Tokocrypto Luncurkan Fitur Bukti Pajak Kripto Pengguna Dukung PMK 68.

Tokocrypto Luncurkan Fitur Bukti Pajak Kripto Pengguna Dukung PMK 68

Tokocrypto meluncurkan fitur baru yang menyediakan laporan atas transaksi yang pengguna lakukan dan potongan pajak secara berkala sesuai dengan regulasi PMK 68 yang berlaku.

(ki-ka) Kepala Seksi Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jasa DJP, Rusdi Yanis dan Goverment Manager Tokocrypto, Albert Endi Hartanto dalam Workshop Perdagangan Aset Kripto, pada tanggal 24 Oktober 2022.

Aspakrindo dan DJP Kemenkeu Dorong Penerimaan Pajak Transaksi Aset Kripto

Aspakrindo dan DJP Kemenkeu terus bersinergi dalam penguatan penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022.

DJP: Penerimaan Pajak Capai Rp868,3 Triliun di Semester I 2022.

DJP: Penerimaan Pajak Capai Rp868,3 Triliun di Semester I 2022

DJP mencatat penerimaan pajak hingga semester I tahun 2022 mencapaian sebesar Rp868,3 triliun. Angka tersebut naik 55,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu

Ini Tanggapan Asosiasi Blockchain Indonesia Soal Pajak Aset Kripto.

Ini Tanggapan Asosiasi Blockchain Indonesia Soal Pajak Aset Kripto

Pajak aset kripto mulai diberlakukan di Indonesia, Asosiasi Blockchain Indonesia memberikan tanggapan mengenai pemberlakuan pajak sset Kripto ini.

Mulai Dipajaki, Platform Triv Tanggung Pajak Transaksi Nasabah Kripto.

Mulai Dipajaki, Platform Triv Tanggung Pajak Transaksi Nasabah Kripto

Meskipun transaksi asset kripto resmi dipajaki, namun transaksi asset kripto di Triv.co.id tetap bebas pajak transaksi.

Aspakrindo Minta Aturan Pajak Aset Kripto Ditinjau Ulang.

Aspakrindo Minta Aturan Pajak Aset Kripto Ditinjau Ulang

Aspakrindo berharap pemerintah bisa melakukan peninjauan ulang terkait ketentuan perpajakan bagi transaksi perdagangan aset kripto.

Berlaku Mulai 1 Mei, Ini Besaran Pajak Aset Kripto.

Berlaku Mulai 1 Mei, Ini Besaran Pajak Aset Kripto

Pemerintah akhirnya menerbitkan aturan pengenaan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto. Pengenaan pajak aset kripto ini diharapkan tetap berasaskan keadilan.

Bursa Kripto Mudahkan Sistem Pengaturan Pajak.

Bursa Kripto Mudahkan Sistem Pengaturan Pajak

Bursa kripto bisa memberikan banyak manfaat untuk industri aset kripto di Indonesia, seperti meningkatkan kepercayaan investor hingga memudahkan pengaturan.

Sampai saat ini belum ada mekanisme potongan PPh, sehingga pajak hasil penjualan aset kripto disetor sendiri.

Belum Ada Mekanisme Potongan PPh, Pajak Aset Kripto Disetor Sendiri

Belum ada mekanisme pemotongan PPh oleh pihak ketiga pada saat proses penarikan uang kripto di bursa kripto, wajib pajak yang harus berinisiatif untuk mendaftarkan diri untuk ber-NPWP.