Dian Ediana Rae Ditetapkan Sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS Ex-Officio OJK
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae sebagai Anggota Dewan Komisioner (ADK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Ex-Officio OJK.
Resmi Dilantik, Ini Susunan Dewan Komisioner OJK Periode 2022 – 2027
Mahkamah Agung resmi melantik Dewan Kimisoner Ototitas Jasa Keuangan periode 2022 – 2027. Pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, H. M. Syarifuddin.
Kuartal I 2022, Jumlah Investor Ritel di Pasar Modal Meningkat 15,11 Persen
Hingga akhir April 2022, secara nasional jumlah investor ritel di pasar modal telah mencapai 8,62 juta atau telah meningkat sebesar 15,11 persen (ytd) dibandingkan posisi 30 Desember 2021.
OJK Terbitkan POJK Baru Perlindungan Konsumen
Guna memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, OJK menerbitkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
10 Jenis Reksa Dana Syariah yang Terdaftar di OJK
Saat ini, setidaknya ada 10 produk investasi reksa dana syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK) dengan jenis poduk pengelolaan yang berbeda.
Alasan Transaksi Binary Option Ilegal di Indonesia
Business Development Manager ICDX Dedi Prasetyo menyatakan, ada tiga penyebab transaksi binary option masuk dala kategori ilegal di Indonesia.
Tingkatkan Perlindungan Konsumen, OJK Terbitkan Regulasi PAYDI
SEOJK PAYDI mendorong perbaikan pada tiga aspek utama, yaitu praktik pemasaran, transparansi informasi, dan tata kelola aset PAYDI.
Waspada Penipuan Mengatasnamakan Upbit Indonesia
Akun telegram mengatasnamakan PT Upbit Exchange Indonesia merupakan akun palsu dan bukan merupakan bagian dari kelompok perusahaan Upbit Indonesia.
Waspada Penawaran Binary Option dan Broker Ilegal
Satgas Waspada Investasi (SWI) meminta masyarakat untuk mewaspadai penawaran binary option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Bappebti Kementerian Perdagangan.
Larangan Perbankan Fasilitasi Perdagangan Kripto, Indef: Kok Dilarang!
Pernyataan OJK terkait pelarangan pihak perbankan memfasilitasi transaksi kripto menandakan adanya ketidakselarasan antar-instansi pemerintah.