
Fintech P2P Lending Besutan Putera Sampoerna Resmi Kantongi Izin OJK
Mekar.id, fintech P2P Lending besutan Putera Sampoerna mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 18 Desember 2019.

Astra Financial Gelar Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas
Astra Financial bersama Kementerian Sosial dan Otoritas Jasa keuangan (OJK) memberikan literasi dan inklusi keuangan bagi penyandang disablitas.

OJK Kembali Menemukan 125 Fintech P2P Lending Ilegal
Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menemukan 125 fintech P2P lending ilegal dan 182 kegiatan usaha tanpa izin.

Melalui SimPel, OJK Mendorong Budaya Menabung Sejak Dini
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mendorong pertumbuhan budaya menabung untuk para pelajar melalui Simpanan Pelajar (SimPel).

Belajar dari Investasi Kampung Kurma, Ini Cara Menghindari Investasi ilegal
Dugaan penipuan berkedok investasi illegal kembali terjadi di Kampung Kurma yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat. Bagaimana cara menghindarinya?

Dorong Literasi Keuangan, Trimegah Luncurkan E-Learning TELL Pasar Modal
Trimegah meluncurkan TELL, platform e-learning pasar modal yang mempermudah investor pemuda mempelajari pasar modal.

OJK: Perlu Ada Terobosan Mendorong Pertumbuhan Keuangan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perkembangan industri jasa keuangan yang cepat dan dinamis membuka peluang inovasi bagi industri keuangan syariah.

Hingga September 2019, OJK Catat 4.389 Pengaduan Layanan Jasa Keuangan
Layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 44.189 laporan, 230.533 pertanyaan, dan 4.389 pengaduan layanan jasa keuangan.

Bulan Inklusi Keuangan 2019, OJK Targetkan Inklusi Keuangan Mencapai 75 Persen
Memperingati Bulan Inklusi Keuangan 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimis Inklusi keuangan bisa meningkat sebesar 75 persen pada akhir tahun ini.

Perlu UU Fintech untuk Mengatur Bisnis Pinjaman Online
Perlu adanya UU Fintceh yang mengatur bisnis fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online agar ada landasan hukum bila melakukan pelanggaran.