Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Revisi Belum Selesai, Aturan Pencairan JHT Kembali ke Permenaker Lama

Permenaker No. 2 Tahun 2022 tentang Pencairan JHT masih dalam proses revisi. Oleh sebab itu, Permenaker No. 19 Tahun 2015 sebenarnya masih berlaku saat ini.

Akibat Pandemi, Dana Program JKm Menurun dan Rasio Klaim Meningkat.

Akibat Pandemi, Dana Program JKm Menurun dan Rasio Klaim Meningkat

Pandemi COVID-19 membuat ketahanan dana program JKm mengalami penurunan dan rasio klaim yang cenderung mengalami pengingkatan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Menaker: Pemerintah Akan Revisi Aturan JHT

Presiden Joko Widodo akhirnya memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan untuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Begini Simulasi Manfaat JHT Menurut Permenaker Baru .

Begini Simulasi Manfaat JHT Menurut Permenaker Baru

Kementerian Ketenagakerjaan memberikan simulasi pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) menurut Permenaker No. 19 Tahun 2015 dan Permenaker No. 2 Tahun 2022.

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Apa Manfaatnya?

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Apa Manfaatnya?

Sesuai PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JKP, ada tiga manfaat yang diterima pekerja atau buruh ter-PHK yakni uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Pentingnya Sickness Benefit di Masa Pandemi.

Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Pentingnya Sickness Benefit di Masa Pandemi

Sickness benefit atau jaminan pendapatan saat sakit (tunjangan sakit) adalah sejumlah uang yang diterima secara teratur dari pemerintah ketika seseorang tidak dapat bekerja karena sakit.

Para pekerja terkena PHK berharap ada bantuan dari pemerintah agar bisa memperbaiki perekonomian keluarga.

Menanti Asa Para Pekerja ter-PHK

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJAMSOSTEK menjadi harapan baru dari pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

Potret Jaminan Sosial Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19.

Potret Jaminan Sosial Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang cukup signifikan dalam pengelolaan jaminan sosial di Indonesia seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pendapatan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Turun 0,22 Persen pada 2020.

Pendapatan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Turun 0,22 Persen pada 2020

Pendapatan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada 2020 mengalami penurunan sebesar Rp163,72 miliar atau 0,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

48,64 Juta Pekerja Telah Memiliki Kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Masih Rendah

Sebanyak 48,64 juta pekerja telah memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan dari total 90 juta angkatan kerja memenuhi kriteria menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.