Tokocrypto Luncurkan Fitur Bukti Pajak Kripto Pengguna Dukung PMK 68
Tokocrypto meluncurkan fitur baru yang menyediakan laporan
atas transaksi yang pengguna lakukan dan potongan pajak secara berkala sesuai
dengan regulasi PMK 68 yang berlaku. Fitur ini juga menjadi bukti transparansi
yang dijalankan Tokocrypto kepada seluruh pelanggannya.
VP Corporate Communication Tokocrypto Rieka Handayani
mengatakan, fitur Bukti Pajak akan memudahkan pengguna dalam pelaporan pajak
tahunan. Bukti potong pajak akan menjadi salah satu instrumen pelaporan yang
dibutuhkan dalam proses pelaporan SPT, Pedagang Aset Kripto diwajibkan untuk
menyediakan bukti potong pajak bagi para pengguna yang sudah mendaftarkan NPWP.
"Sebagai salah satu Pedagang Aset Kripto yang terdaftar
resmi di Indonesia, Tokocrypto senantiasa selalu mematuhi regulasi yang ada,
salah satunya terkait PMK 68. Seiring berjalan waktu penerapan, Tokocrypto
akhirnya bisa merilis fitur Bukti Pajak sebagai bentuk transparansi dan
membantu pelanggan dalam pelaporan pajak tahunan," kata Rieka.
Fitur Bukti Pajak ini menyediakan perincian data seperti
kelengkapan transaksi perdagangan yang dilakukan pelanggan Tokocrypto, nama dan
NPWP pemungut, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh)
hingga status pembayaran pajak. Fitur ini bisa diakses oleh pelanggan melalui
platform desktop atau situs Tokocrypto.
Rieka menjelaskan pajak PPN dan PPh yang berasal dari
transaksi perdagangan aset kripto pelanggan secara otomatis dipungut atau
dipotong oleh Tokocrypto dan disetorkan kepada ke Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) Kementerian Keuangan. Pelanggan Tokocrypto tidak perlu khawatir akan ada
biaya tambahan atas transaksi pembelian maupun penjualan aset kripto.
Sesuai dengan peraturan PMK 68, setiap transaksi aset kripto
pelanggan akan menanggung pajak masing-masing dengan tarif PPN dan PPh final
senilai total 0,21%. Untuk sementara waktu Tokocrypto akan mengintegrasikan
pajak transaksi aset kripto sebagai bagian dari trading fee, sehingga akan
menyesuaikan menjadi 0,31% (trading fee 0,1% + PPN-PPh sebesar 0,21%).
"Dipastikan seluruh pelanggan Tokocrypto sudah membayar
pajak transaksi kripto sesuai ketentuan yang berlaku. Tokocrypto telah
memperkuat sistem yang mewajibkan para pelanggan di platformnya untuk patuh
pajak. Adanya aturan pajak ini bisa memberikan efek positif terhadap kepastian
bagi investor dan pelaku industri kripto di Indonesia. Kami harap potensi
penerimaan yang besar dari aset kripto bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan
masyarakat," tutur Rieka.
Selama penerapan PMK 68 hingga Desember 2022, Tokocrypto sudah menyetorkan pajak transaksi kripto para penggunanya sebesar lebih dari Rp 120 miliar ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Tercatat hingga saat ini pengguna Tokocrypto telah mencapai lebih dari 2,9 juta pengguna dengan volume trading mencapai Rp 138 triliun selama tahun 2022.