Aspakrindo dan DJP Kemenkeu Dorong Penerimaan Pajak Transaksi Aset Kripto

Aspakrindo dan DJP Kemenkeu Dorong Penerimaan Pajak Transaksi Aset Kripto

Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) terus bersinergi dalam penguatan penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Ketua Umum Aspakrindo Teguh Kurniawan Harmanda menyampaikan bahwa kegiatan Workshop Proses Bisnis Perdagangan Aset Kripto yang diselenggarakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan sinergi antara pelaku usaha dengan regulator.

Harapannya hal ini dapat meningkatkan kerja sama dan sinergi dari asosiasi pedagang aset kripto dengan pihak DJP Kemenkeu. Pertumbuhan pesat aset kripto dalam waktu terakhir memang menarik perhatian.

Baca juga: Ini Tanggapan Asosiasi Blockchain Indonesia Soal Pajak Aset Kripto

“Oleh karena itu, kita ingin menjelaskan secara detail tentang industri blockchain dan kripto secara umum, hingga proses bisnis perdagangan aset kripto di Indonesia, serta prospek ke depannya," kata pria yang akrab disapa Manda.

Aspakrindo selalu berupaya untuk selalu mendukung dalam penerapan kebijakan pajak kripto yang baik dan adil. Kebijakan ini akan membuat industri aset kripto di Indonesia, bisa lebih terlegitimasi, karena dapat membantu menambah penerimaan negara dari sektor pajak.

"Kegiatan workshop ini dapat membentuk suatu pemahaman yang sama mengenai proses bisnis perdagangan aset kripto yang dijalankan oleh pelaku usaha. Transaksi perdagangan kripto memiliki beberapa karakteristik yang khusus dan berbeda dengan saham atau pasar modal, sehingga mengakibatkan implikasi pajak yang agak rumit dari kegiatan tersebut," jelas Manda.

Baca juga: Ramai RUU P2SK, Pelaku Industri Kripto Butuh Kepastian Regulasi

Aspakrindo juga memberikan beberapa masukan atas regulasi perpajakan kripto di Indonesia, termasuk mendorong adanya fasilitas perpajakan yang lebih suportif bagi market maker dalam rangka membentuk likuiditas di Indonesia. Kemudian, penerapan tarif pajak yang lebih kompetitif dan kooperatif untuk mendorong peningkatan transaksi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berhasil mengantongi penerimaan negara dari pajak kripto sebesar Rp159,12 miliar per September 2022. Pajak kripto tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas transaksi aset kripto melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri dan penyetoran sendiri senilai Rp82,85 miliar. Kemudian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri atas pemungutan oleh non bendaharawan Rp76,27 miliar.

Baca juga: Aspakrindo: Ekosistem Industri Aset Kripto untuk Perlindungan Konsumen

"Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan negara serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal yang positif tersebut akan selalu mendapat dukungan dari pelaku usaha di industri aset kripto di Indonesia," pungkas Manda.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Nov. 1, 2022, 8:31 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.