Anggaran Kesehatan Tahun 2023 Turun 20,2% dari Total RAPBN

Anggaran kesehatan pada tahun anggaran 2023 mendatang menurun seiring kasus Covid-19 yang semakin terkendali, serta peralihan dari pandemi ke endemi. Dalam RAPBN 2023, anggaran kesehatan hanya dialokasikan sebesar Rp169,8 triliun atau turun 20,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dekan Sekolah Bisnis dan Ekonomi Universitas Prasetiya Mulya, Fathony Rahman, menyoroti minimnya anggaran kesehatan tahun 2023, mencapai 5,9% dari total RAPBN atau Rp731.266 per orang per tahun. Padahal WHO menetapkan standar anggaran kesehatan sebesar 15% dari APBN.

Dengan bonus demografi yang besar, seharusnya pemerintah dan pelaku industri perlu mewaspadai bahwa Indonesia harus diisi masyarakat yang sehat. “Jika penduduk berusia produktif yang besar ini penyakitan dan banyak mengalami stunting, misalnya, maka Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain,” ujarnya.

Fathony pun mendorong agar para pelaku industri, termasuk tenaga kesehatan harus mampu menggunakan marketing untuk mengedukasi masyarakat dalam membangun awareness tentang pentingnya menjaga kesehatan.

“Dan pemerintah juga perlu menyadari bahwa pemasaran dalam industri rumah sakit bukan hal yang tabu. Karena pemasaran bukan selling. Rumah sakit yang punya alat-alat yang mahal dan berteknologi tinggi tentu akan kesulitan mencapai break even point kalau tidak diumumkan kepada publik,” tambahnya.

Dalam ajang Industrial Talk ini, terungkap pula bahwa para pelaku industri kesehatan telah memperhatikan perjalanan konsumen sejak di ranah online hingga offline. “Senang sekali hal ini sudah menjadi perhatian penting para pelaku industri kesehatan.

Industri hospitality, seperti hotel memang telah lebih dulu melakukan strategi ini dengan baik. Saya mengapresiasi pula bagaimana para pelaku industri rumah sakit memadukan layanannya dengan wisata hingga menjadi health tourism,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pada ajang Industrial Talk selanjutnya, kampus bisnis terbaik di Indonesia ini akan menghadirkan para pelaku industri pariwisata yang saat ini dengan segenap kekuatannya mendorong percepatan pemulihan pariwisata nasional.

Data dari Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GPFI) mengungkapkan bahwa penguasaan investasi dari dalam negeri lebih besar. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menguasai 75% pasar farmasi Indonesia, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) hanya 25%. Kondisi ini berbeda dengan negara lain seperti Filipina di mana PMDN berkisar di angka 25% sementara PMA mencapai 75%.

Meski investasi atau modal dari dalam negeri lebih kuat, lain halnya dengan sumber bahan baku. Untuk memproduksi obat di RI, pabrikan masih harus mencari sumber bahan baku dari negara lain, utamanya China.

“Farmasi dibuat di Indonesia tapi 95% bahan baku masih impor. Jadi kejadian waktu pandemi, China, India lockdown kita kesulitan, butuh perjuangan luar biasa. Saya juga datang sendiri ke sana untuk mencari Chloroquine, biasanya pengiriman India ke Indonesia cuma beberapa hari, kemarin harus melewati beberapa negara jadi lebih lama," kata Direktur Utama PT Dexa Medica Herry Sutanto M.M.

Ketika sudah dalam bentuk produk jadi, nyatanya produk obat-obatan Indonesia bisa berbicara banyak. Herry juga sudah membawa Dexa mengekspor produk seperti Stimuno ke berbagai negara, mulai dari Asia Tenggara seperti Kamboja-Filipina, negara Afrika seperti Nigeria hingga benua Eropa.

"Kita jadi salah satu produsen obat generik terbesar di Indonesia yang mensuplai ke JKN, suplier paling banyak produknya ke JKN juga Dexa Group. Kita juga ekspor ke mancanegara produk obat-obatan kita baik kimia maupun herbal," kata Herry.