Regulasi Kuatkan Bisnis Perusahaan Kripto Dalam Negeri

Regulasi Kuatkan Bisnis Perusahaan Kripto Dalam Negeri

Akhir-akhir ini runtuhnya ekosistem kripto membuat masyarakat dan investor khawatir. Banyak perusahaan kripto yang memasuki masa 'gelap' dalam menjalankan bisnis. Bagaimana dengan di Indonesia?

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo), Teguh Kurniawan Harmanda, investor kripto di Indonesia tidak perlu khawatir. Melihat market kripto yang memiliki volatil tinggi, regulator di Indonesia dalam hal ini Bappebti Kemendag sudah memperhitungkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Baca juga: CBDC dan Aset Kripto Dalam Inklusi Keuangan di Indonesia

Bappebti telah membuat aturan yang ketat untuk memberikan persetujuan kepada perusahaan atau pedagang aset kripto yang bisa menyelenggarakan transaksi. "Peraturan tersebut menjadi landasan bagi pelaku pasar industri kripto untuk melakukan bisnis yang mencakup mekanisme perdagangan fisik aset kripto. Terlebih potensi bisnis di dalam negeri masih menjanjikan," jelasnya.

Untuk dapat memperoleh persetujuan dalam memfasilitasi transaksi perdagangan, pedagang kripto di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Baca juga: Aset Kripto dan Uang Digital Bank Sentral Jadi Bahasan Pertemuan G20

Dalam aturan tersebut, Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi persyaratan memiliki modal disetor paling sedikit Rp 80 miliar dan mempertahankan ekuitas paling sedikit sebesar 80% dari modal yang disetor. Mereka harus membentuk Badan usaha Berbadan Hukum (PT) dan menempatkan dana transaksi pada rekening terpisah dengan modal.

Calon pedagang fisik aset kripto juga wajib menyediakan dan/atau membuka akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan. Selain itu, pedagang juga wajib menyerahkan Laporan Posisi Keuangan; Laporan Laba Rugi Komprehensif; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Arus Kas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Baca juga: Investor Aset Kripto di Indonesia Didominasi Usia Muda

Bappebti berharap peraturan itu tentu dapat memberikan manfaat, seperti memberikan perlindungan kepada konsumen dan kepastian usaha, meningkatkan penanaman modal dalam negeri atau mencegah arus keluar modal, mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi negara melalui penerimaan perpajakan.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
July 26, 2022, 7:59 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.