Dirut BPJS Kesehatan Usul 2 Kriteria Tambahan di Regulasi KRIS

Dirut BPJS Kesehatan Usul 2 Kriteria Tambahan di Regulasi KRIS

Pemerintah berencana mengujicobakan pelaksanaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) bagi peserta JKN. Rencana tersebut merupakan upaya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Pada Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama DPR RI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) telah menyepakati ada 12 kriteria yang akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Ke-12 kriteria tersebut dititikberatkan pada kondisi sarana dan prasarana non medis yakni ruang rawat inap, seperti kondisi ventilasi, suhu ruangan, kepadatan ruang rawat inap, dan lain sebagainya. Namun sayangnya, belum ada kriteria KRIS yang menyinggung sisi medis.

Baca juga:  Kapan Kelas Rawat Inap Standar JKN Mulai Diberlakukan?

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengharapkan agar Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Kesehatan dan Asosiasi Rumah Sakit dapat memperjelas kesepakatan definisi dan kriteria KRIS sebelum diujicobakan dan diimplementasikan.

Dirinya mengusulkan, dua kriteria tambahan yang dirumuskan dalam regulasi KRIS, yaitu akses terhadap dokter dan obat. Kedua hal tersebut merupakan esensi dari pelayanan kesehatan yang diberikan ke masyarakat,

“Harapan kami, regulator menyediakan regulasi yang matang dan komprehensif melihat dari berbagai aspek, agar pelaksanaan KRIS tidak terganjal regulasi yang belum sempurna atau terkesan dipaksakan berjalan sambil regulasi menyesuaikan, karena itu akan berdampak terhadap mutu layanan fasilitas kesehatan, proses verifikasi klaim oleh BPJS Kesehatan, hingga kenyamanan peserta JKN itu sendiri,” kata Ghufron saat kunjungan ke RS Pantiwilasa dr. Cipto, Semarang, (11/06/2022).

Baca juga: Kini Iuran BPJS Kesehatan Bisa Autodebet di BSI

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu, responden menyebutkan bahwa kelas rawat inap JKN yang sesuai adalah pada kelas kepesertaan yang menjadi hak mereka saat ini.

Hasil penelitian itu menerangkan, dari perspektif peserta JKN, urgensi yang diperlukan oleh peserta sebetulnya adalah dapat diaksesnya pelayanan kesehatan di manapun ketika dibutuhkan, bukan adanya kelas standar.

“Bagi responden, hak atas obat dan visitasi dokter adalah yang paling penting dalam Program JKN. Apapun kebijakan yang diterapkan, responden berharap ketika KRIS diterapkan, maka harus ada kepastian bahwa hak atas obat, kunjungan dokter dan ketersediaan kamar dijamin dengan baik," tegas Ghufron. 

Baca juga: Akibat Pandemi, Dana Program JKm Menurun dan Rasio Klaim Meningkat

Sesuai dengan peta jalan implementasi KRIS, seluruh rumah sakit diharapkan telah mengimplementasikan kriteria KRIS pada tahun 2024. Kriteria-kriteria yang akan dianut tersebut bukanlah hal yang baru. beberapa rumah sakit yang tengah melakukan pembangunan gedung sudah mengacu pada ketentuan standar tersebut. Misalnya Rumah Sakit Pantiwilasa dr. Cipto Semarang.

“Ke-12 kriteria yang diatur telah diterapkan dengan baik oleh RS Pantiwilasa. Ini merupakan mimpi KRIS di masa depan. KRIS ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan, untuk itu yang dirumuskan adalah standarisasi hak akomodasi rawat inap,” ungkap Ghufron.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
June 16, 2022, 8:04 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.