Mulai Dipajaki, Platform Triv Tanggung Pajak Transaksi Nasabah Kripto

Perdagangan aset kripto di Indonesia nampaknya telah mencapai babak baru dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.68/PMK.03/2022 yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh (Pajak Penghasilan) atas transaksi aset kripto per 1 Mei 2022.

Berdasarkan regulasi tersebut, besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) aset kripto sebesar 1 persen dari tarif PPN jika transaksi melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), serta 2 persen dari tarif PPN jika transaksi dilakukan bukan PMSE.

Baca juga: Memandang Aset Kripto sebagai Komoditas Objek PPN

Selain itu, perdagangan aset kripto juga dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipungut kepada penjual, penyelenggara PMSE, serta penambang aset kripto dengan tarif 0,1 persen. Peraturan ini dipandang positif oleh Gabriel Rey, Founder dan CEO Triv.co.id, platform perdagangan aset kripto yang resmi diakui dan terdaftar di Bappebti.

“Dengan pengenaan pajak ini artinya perdagangan asset kripto dianggap legal di Indonesia. Ini jelas kabar baik bagi seluruh investor maupun pedagang aset kripto yang resmi dan terdaftar di Bappebti seperti Triv,” ujar Rey dalam keterangan yang Duitologi, Rabu (11/5/2022).

Baca juga: Aspakrindo Minta Aturan Pajak Aset Kripto Ditinjau Ulang

Meskipun transaksi asset kripto resmi dipajaki, namun transaksi asset kripto di Triv.co.id tetap bebas pajak transaksi. Rey bilang, pihaknya akan menanggung seluruh biaya pajak demi keamanan dan kenyamanan user Triv. Dengan begitu, lanjutnya, tidak ada kenaikan dari biaya Triv.co.id. Nantinya pengguna dapat meminta bukti potong pajak untuk dilaporkan.

Dengan adanya benefit pajak ini, Rey memastikan bahwa kenyamanan dan keamanan nasabahnya selalu menjadi prioritas utama bagi Triv.co.id. “Nasabah Triv tidak perlu khawatir. Tetaplah bertransaksi seperti biasa. Dan manfaatkan bukti potong pajak yang kami berikan dalam pelaporan SPT pajak kelak," pungkas Rey.