Akibat Pandemi, Dana Program JKm Menurun dan Rasio Klaim Meningkat

Program Jaminan Kematian (JKm) BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu program yang membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dalam bentuk biaya pemakaman, uang santunan, sampai beasiswa untuk anak. Program JKm ini berupa manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia, bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 2015, berdasarkan PP 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, total manfaat yang diberikan bagi peserta hingga Rp32 juta.

Kemudian, PP tersebut diubah menjadi PP 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dengan total manfaat hingga Rp174 juta.

Dengan adanya perubahan manfaat JKm tersebut, sejak Februari 2022 terlihat ada selisih antara estimasi pembayaran manfaat dengan PP 44/2015 dengan pembayaran manfaat PP 82/2019 sejak 2 bulan setelah PP tersebut terbit.

Pandemi COVID-19 turut menjadi andil dalam terjadinya peningkatan sejak April 2021 dan pembayaran manfaat tertinggi sebesar 225 persen atau sebesar Rp308 milyar. Berdasarkan kasus tersebut, Ketahanan dana program JKm mengalami penurunan dan rasio klaim yang cenderung mengalami pengingkatan.

Ketua Komisi Kebijakan Umum Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Iene Muliati melihat kondisi sekarang ini dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sejak 2019 berdampak pada peningkatan manfaat (klaim), peningkatan cadangan teknis (beasiswa berkala), peningkatan rasio klaim dan penurunan kesehatan keuangan serta penurunan jumlah peserta dan peningkatan kasus kematian.

“Untuk itu ada beberapa skenario yang perlu diperhatikan yaitu, kolektabilitas iuran, proyeksi cakupan peserta, skenario relaksasi. Itu mungkin beberapa skenario yang harus dipersiapkan karena kalau kita sudah bisa melihat skenario itu nanti nya akan bisa menjadi bauran kebijakan pemerintah.” kata Iene

Sementara Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Indra Budi Sumantoro berpandangan lain terhadap aspek regulasi seperti review iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar Rp6.800 dan rekomposisi iuran. Menurutnya, perlu adanya diferensiasi iuran bagi PBPU seperti Peserta Penerima Upah, yakni besaran iuran berdasarkan kategorisasi penerimaan upah.

“Ini menjadi penting untuk meningkatkan ketahanan Dana Jaminan Sosial pada Program Jaminan Kematian. Jumlah kepesertaannya pun perlu ditingkatkan lagi, karena jumlah 22,06 juta peserta itu masih sedikit, apalagi melihat sektor informal yang tidak mencapai 5 persen.”