Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi Menuju Endemi COVID-19
Memasuki tahun ketiga pandemi COVID-19, perekonomian
Indonesia masih tumbuh sebesar 3,69 persen, di mana pencapaian ini juga jauh
lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian pada 2020 yang
mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Ekonomi Indonesia juga lebih baik dari
beberapa negara ASEAN seperti Malaysia (3,1 persen), Vietnam (2,58 persen), dan
Thailand (1,6 persen).
Tingginya harga komoditas global berdampak positif pada
ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sepanjang 2021, nilai ekspor
Indonesia mencapai US$231,54 miliar atau meningkat sebesar 41,88 persen dari
periode yang sama tahun 2020.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa
melandainya kasus COVID-19 serta relaksasi kebijakan pembatasan sosial menjadi
alasan utama melesatnya dunia usaha di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh
adanya peningkatan aktivitas konsumsi dan retail yang sejalan dengan mobilitas
masyarakat yang semakin tinggi.
Baca juga: Bank DBS Siap Kawal Rencana Pemulihan Ekonomi Indonesia
Ini ditandai pula oleh meningkatnya indeks keyakinan
konsumen Indonesia yang berada di atas angka optimis, dan selama enam bulan
berturut-turut, pencapaian Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia tercatat
di atas 50 atau berada di level ekspansif.
Menurutnya, dengan meningkatnya angka pertumbuhan
perekonomian Indonesia pada tahun 2021, target pertumbuhan ekonomi di tahun
2022 pun ikut meningkat menjadi 5,2 persen year on year (yoy) dan angka inflasi
nasional diharapkan masih tetap terkendali pada tahun ini. Pemerintah harus
tetap mengawasi kenaikan harga di tingkat internasional untuk menjaga
kestabilan angka pertumbuhan ekonomi.
“Selain itu, pemerintah juga harus mulai melakukan
konsolidasi berkelanjutan melalui perbaikan penerimaan pajak dan perbaikan
strategi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN)
agar lebih efisien dan tepat sasaran,” jelas Suahasil dalam acara Asian
Insights Conference 2022 sesi kedua yang diselenggarakan Bank DBS Indonesia, Senin (21/3/2022).
Wakil Ketua Umum KADIN Shinta Kamdani mengatakan, COVID-19
masih menjadi prioritas utama yang perlu penanganan khusus. Shinta optimis
akselerasi perekonomian di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan dapat
dicapai melalui keberhasilan transisi pandemi ke endemi, di mana masyarakat
Indonesia diharapkan dapat mulai bersiap untuk hidup berdampingan dengan
COVID-19.
Adanya pembatasan pergerakan menyebabkan penurunan
perekonomian di Indonesia pada awal pandemi COVID-19, tetapi saat ini index
manufaktur sudah mulai pulih. Sejak 2020, industri manufaktur sudah meningkat
dan mulai ekspansif. Setiap industri akan mengalami pemulihan dengan kecepatan
yang berbeda-beda, tetapi akan ada perubahan sedikit demi sedikit dan berangsur
pulih.
Meskipun pasar di Indonesia sudah mulai berangsur pulih,
tetapi banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
yang gulung tikar akibat dari pandemi COVID-19. Mengingat sebanyak 95 persen
dari pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM, pergerakan UMKM merupakan kunci
dari sinyal positif perekonomian di Indonesia.
Baca juga: Sri Mulyani: Local Currency Settlement Dukung Stabilitas Ekonomi
Saat ini, pemerintah RI bersama KADIN berfokus pada
pengembangan UMKM agar dapat berekspansi menjadi lebih kompetitif di pasar global
dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dengan menitikberatkan pada
kemitraan dengan UMKM. Kunci dari keberhasilan ini dapat dicapai melalui UU
Cipta Kerja.
Melalui kebijakan ini kita dapat mengembangkan upstream dan
downstream secara cepat, karena kebijakan ini dapat menarik investor ke
Indonesia yang nantinya akan membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku
ekonomi untuk mengakselerasi bisnisnya, dan membantu menggairahkan perekonomian
nasional,” tutup Shinta Kamdani.
Chief Economist DBS Taimur Baig menjelaskan, saat ini UMKM
di seluruh dunia sedang menghadapi masa sulit, dan 2022 akan tetap menyisakan
tantangan bagi para UMKM. Untuk menyiasatinya, Pemerintah RI dapat melakukan
beberapa langkah, seperti menyediakan regulasi dan kebijakan perpajakan yang
stabil, dan meningkatkan fungsi pemerintahan.
Pemerintah juga dapat melakukan beberapa perubahan kebijakan
yang nantinya dapat memudahkan pembayaran pajak, pemberian izin usaha, serta
pemberian surat rekomendasi usaha bagi masyarakat yang ingin memulai usahanya.
Dengan kata lain, pemerintah harus bekerja lebih baik dalam mempermudah sistem
administrasi bagi para UMKM, sehingga UMKM dapat berkembang dengan cepat. Tidak
hanya taraf regional, tetapi juga global,” ungkapnya
Taimur Baig juga menambahkan, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Dalam beberapa tahun ke depan,
Indonesia seyogyanya mulai merancang strategi perekonomian untuk pasar regional
dan global. Dengan memanfaatkan kemudahan akses dan membuka peluang kerja sama
secara regional dapat memicu para pelaku usaha menjadi lebih kompetitif.
Hal tersebut juga akan membuat pelaku usaha tumbuh dengan
cepat sehingga dapat menghadirkan solusi yang lebih matang dalam menjawab
permintaan pasar regional, yang pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian
regional menjadi lebih komprehensif.
Baca juga: Menilik Potensi Metaverse, Masa Depan Ekonomi Digital di Indonesia
Untuk tahun ini, seperti kenaikan suku bunga The Fed, di
mana akan terjadi peningkatan bunga pinjaman, seperti biaya bunga yang lebih
tinggi untuk hipotek, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), cicilan kartu kredit, atau
bahkan biaya cicilan mobil. Selain itu, biaya pinjaman usaha juga akan
melonjak, baik bagi usaha besar maupun kecil.
Hal ini akan menyebabkan kemungkinan terjadinya gejolak di
pasar finansial global. Kendati demikian, kestabilan politik merupakan salah
satu aset penting yang dimiliki oleh Indonesia sehingga dapat dijadikan tameng
untuk menghadapi perubahan suku bunga The Fed serta goncangan dari global
terhadap perekonomian Indonesia.
Pada kesempatan itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik
Indonesia Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, setiap peristiwa memiliki nature
(sifat dasar) yang -beda. Krisis Moneter 1997 memberikan dampak besar bagi
masyarakat golongan menengah ke atas, pandemi COVID-19 kali ini membuat seluruh
lapisan masyarakat, terlebih masyarakat menengah ke bawah merasakan dampak yang
signifikan.
Adanya pembatasan pergerakan sosial menyebabkan masyarakat
sulit untuk melakukan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah
dalam mengendalikan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada sentimen
masyarakat terhadap kepercayaan kepada pemerintah.
Menurut survei Indikator Politik Indonesia, kepercayaan
masyarakat (approval rating) terhadap Presiden Joko Widodo terus bergerak naik,
meningkat menjadi 77 persen dan berada di posisi kedua dari 13 negara demokrasi
lainnya sejak Desember 2021 lalu.
Untuk meningkatkan approval rating, pemerintah perlu segera
menyelesaikan isu perekonomian yang berpengaruh langsung pada kehidupan masyarakat,
seperti peningkatan harga bahan pangan dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
“Selain itu, Pemerintah dapat menggunakan G20 Summit 2022 sebagai ajang menunjukkan potensi Indonesia di kancah global. Saya berharap dengan menjadi tuan rumah G20 Summit 2022, Indonesia dapat memengaruhi sentimen masyarakat terhadap pemerintah, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia,” jelas Burhanuddin.