BPJS Kesehatan Jadi Syarat Urus SIM, STNK, Haji, dan Jual Beli Tanah

Pemerintah mengeluarkan beleid terbaru yang menyatakan setiap warga yang ingin membuat Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), melaksanakan ibadah haji atau umrah, bahkan jual beli tanah harus memiliki kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syaratnya.

Syarat tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2022 dan mulai 1 Maret 2022.

Inpres tersebut meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga negara lainnya untuk langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

Baca juga: Kapan Kelas Rawat Inap Standar JKN Mulai Diberlakukan?

Inpres mengintruksikan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian adalah Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Selain itu, instruksi tersebut juga untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang belum melaksanakan kepatuhan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.

Sementara untuk Kementerian Agama, beleid itu meminta untuk mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Pentingnya Sickness Benefit di Masa Pandemi

Beleid itu juga mensyaratkan calon jamaah umrah dan jamaah haji khusus merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, dan memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di lingkungan Kementerian Agama merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Untuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Inpres menginstruksikan untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.