Manfaat Perpanjangan Insentif PPN DTP Masih Terbatas

Pemerintah telah mengumumkan perpanjangan pemberlakuan stimulus Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) hingga 30 Juni 2022. Kebijakan baru itu menerangkan PPN DTP diberikan sebesar 50 persen untuk rumah di bawah Rp2 miliar dan 25 persen untuk rumah Rp2 miliar sampai Rp5 miliar.

Meskipun perpanjangan hanya berlangsung selama enam bulan, namun ini merupakan kado tahun baru bagi industri properti di tanah air dan menjadi harapan untuk lebih baik ke depan. Perpanjangan insentif ini diharapkan bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan tren pertumbuhan pasar properti yang sudah cukup membaik selama setahun terakhir ini.

Country Manager Rumah.com Marine Novita menyayangkan, kebijakan ini hanya berlaku bagi rumah baru dan rumah siap huni sehingga terkesan masih mempersempit cakupan manfaatnya. Sementara, persepsi masyarakat terhadap suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dianggap masih tinggi.

"Perlu juga dicermati apakah insentif PPN DTP merupakan bentuk keringanan yang paling tepat. Mengingat kebijakan ini hanya berlaku bagi rumah baru dan rumah siap huni sehingga makin mempersempit cakupan manfaat insentif tersebut,” ungkapnya.

Hasil survei Rumah.com Consumer Sentiment Study H2 2021 menunjukkan sebanyak 60 persen responden survei merasa suku bunga masih terlalu tinggi dan 88 persen responden survei menyebutkan bahwa besarnya cicilan per bulan yang harus dibayarkan menjadi pertimbangan utama dalam rencana pembelian property, di mana mereka berharap agar Pemerintah bisa menurunkan suku bunga KPR.

Marine Novita menegaskan, pemerintah sebaiknya memperhatikan agar transmisi kebijakan suku bunga atau Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRR) diikuti pula oleh suku bunga KPR. Berdasarkan data hingga Agustus 2021, rata-rata suku bunga KPR dan KPA sejak Januari 2020 adalah 8,38 persen, sementara rata-rata suku bunga BI7DRR berada di angka 3,92 persen.

Saat suku bunga BI7DRR sudah mengalami penurunan sebesar 20 persen pada Februari 2021 dibandingkan awal tahun 2020, suku bunga KPR dan KPA hanya turun sekitar 1,09 persen pada periode yang sama. Terakhir, Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk tetap mempertahankan tingkat suku bunga acuan BI7DRR di angka 3,5 persen pada Desember 2021.

Marine menyatakan ada komponen biaya lain yang bisa dijadikan sasaran pemerintah untuk meringankan calon pembeli rumah dan sekaligus menggairahkan industri properti misalnya dengan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Beberapa pemerintah daerah sudah menjalankan kebijakan ini namun perlu koordinasi lebih lanjut antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pembebasan BPTHB ini memang cukup membantu para calon pembeli rumah. Hasil survei Rumah.com ini menyebutkan, sebanyak 70 persen survei berharap ada keringanan BPHTB. Keinginan konsumen terhadap keringanan BPTHB dirasakan di berbagai daerah.

Marine menambahkan bahwa pembelian properti adalah keputusan besar dan penting bagi masyarakat, karena merupakan tempat beraktivitas dan beristirahat bersama keluarga seumur hidup di mana mayoritas para pembeli rumah harus mencicil selama belasan hingga puluhan tahun. Sebagai kebutuhan primer, sudah selayaknya pemerintah membantu dengan berbagai insentif.