Ghozali Everyday dan Pajak Hasil Penjualan NFT

Ghozali Everyday dan Pajak Hasil Penjualan NFT

Jagad maya dihebohkan oleh seorang pemuda yang berhasil menjual swafotonya sebagai produk Non Fungible Token (NFT) di platform OpenSea dengan harga yang fantastis. Dikutip dari Duitologi.com (17/1/2022), koleksi bernama Ghozali Everyday tercatat ada 933 item foto selfie.

Semula koleksi foto Ghozali itu hanya diberi harga 0,001 ETH atau sekitar Rp45 ribu. Tapi kini, harga penjualan tertinggi dari salah satu NFT-nya yang berjudul Ghozali_Ghozalu #311 adalah 11 ETH atau sekitar Rp47 miliar.

Selain Ghozali, tercatat beberapa artis dan seniman tanah air memanfaatkan NFT untuk menjual karyanya. Sebut saja Syahrini yang berhasil menjual 17.800 unit aset NFT dengan nilai 20 Binance USD (BUSD) atau sekitar Rp286 ribu per NFT. Bila angka tersebut dikalikan dengan jumlah NFT yang dijual, tentu dapat dihitung berapa penghasilan totalnya.

Baca juga: Belajar dari Viralnya NFT Ghozali, Buka Potensi Aset Digital di Indonesia

Terkait pajak penjualan NFT, Penjelasan Pasal Pasal 4 Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja, Indonesia menganut prinsip pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.

Dengan demikian, dalam memperhitungkan jumlah pajak yang harus dibayar, semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.

Dalam hal penjual NFT sudah memiliki NPWP, maka penghasilan dari penjualan tersebut harus dilaporkan dalam SPT Tahunan. Bila diketahui nilai penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka selisih nilai tersebut akan dikalikan tarif untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetorkan ke negara.

Baca juga: Aset NFT dan Bitcoin Harus Dilaporkan dalam SPT Tahunan

Apabila penjual NFT tersebut belum memiliki NPWP, maka sesuai Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dia wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ketika telah memenuhi ketentuan subjektif, yaitu menerima penghasilan di atas PTKP.

Seperti diketahui bahwa batasan PTKP untuk wajib pajak orang pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-101/PMK.010/2016. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan sebesar Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan, maka wajib untuk membayar pajak.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Jan. 19, 2022, 5:51 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.