Belum Ada Mekanisme Potongan PPh, Pajak Aset Kripto Disetor Sendiri

Belum Ada Mekanisme Potongan PPh, Pajak Aset Kripto Disetor Sendiri

Wajib pajak yang mendapatkan keuntungan saat melakukan transaksi cryptocurrency harus menghitung dan menyetorkan pajaknya sendiri. Hal ini terkait belum adanya mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) oleh pihak ketiga pada saat proses penarikan uang kripto di bursa kripto.

Sehingga atas penghasilan yang diterima dari penjualan Non Fungible Token (NFT) ini pajaknya bersifat self-assessment yaitu wajib pajak yang harus berinisiatif untuk mendaftarkan diri untuk ber-NPWP, menghitung pajak yang harus disetorkan, membayar pajak, dan melaporkan pajak tersebut secara mandiri.

Harus diakui bahwa kesadaran pajak tidak bisa dengan serta merta terbentuk di dalam diri seseorang sebab dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Apabila kesadaran pajak dan pemahaman perpajakan masih rendah, maka potensi penerimaan pajak tidak akan dapat tergali dengan optimal.

Baca juga: Aset NFT dan Bitcoin Harus Dilaporkan dalam SPT Tahunan

Hal ini disebabkan jumlah wajib pajak dan calon wajib pajak yang perlu diawasi otoritas pajak jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah petugas pajak yang mengawasi. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan yang memudahkan negara untuk memungut pajak dari subjek pajak dalam negeri yang mendapatkan penghasilan dari NFT (dan aset kripto lainnya).

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 32A ayat (1) disebutkan, Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “

Kemudian pada ayat (2) di Undang-Undang yang sama juga diterangkan, pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi.

Baca juga: Ghozali Everyday dan Pajak Hasil Penjualan NFT

Dikutip laman pajak.go.id, ke depannya, pemerintah dapat menunjuk pihak tertentu untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak terkait transaksi tersebut. Namun, opsi ini memerlukan kajian mendalam terutama di proses mana dapat dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak serta mempertimbangkan praktik perpajakan transaksi NFT secara global.

Alternatif lainnya lainnya adalah pemerintah dapat memberlakukan skema perpajakan yang lebih sederhana bagi penjual NFT seperti PPh Final UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Jan. 19, 2022, 5:56 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.