Dua Alasan Ikut Program Pengungkapan Sukarela

Dua Alasan Ikut Program Pengungkapan Sukarela

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memuat Program Pengungkapan Sukarela (PPS). PPS merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.  

PPS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Wajib pajak sudah dapat melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan melalui PPS mulai tanggal 1 Januari 2022. PPS dilaksanakan hingga tanggal 30 Juni 2022.

Baca juga: 5 Hal Penting yang Harus Diketahui Wajib Pajak

Kenapa PPS?

Mungkin masih banyak wajib pajak yang bertanya-tanya, apa manfaat yang bisa didapat dengan mengikuti PPS ini. Berikut dua manfaat yang bisa didapatkan jika mengikuti PPS.

1. Terhindar dari sanksi

Dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengampunan Pajak (UU TA), apabila DJP menemukan data dan/atau informasi mengenai harta wajib pajak yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015.

Skema pertama, bagi wajib pajak yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, maka akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 pesen dari PPh yang tidak atau kurang dibayar atas tambahan harta tersebut. Belum lagi ditambah dengan PPh Final atas harta tambahan tersebut dengan tarif sesuai dengan PP-36 Tahun 2017.

Baca juga: Lewati Target, Penerimaan Pajak 2021 Capai 100,19 persen

Skema kedua, wajib pajak yang belum melapor SPT Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi bunga per bulan dan uplift factor 15 persen sesuai pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Itu hanya sanksi ya, untuk PPh atas harta tambahan dikenakan tarif sebesar 30 persen.

Dengan ikut serta dalam program, PPS, maka wajib pajak skema pertama tidak akan dikenakan sanksi fantastis pasal 18 ayat (3) UU TA. Cukup membayar tebusan dalam rentang 6-11 persen saja. Sedangkan untuk wajib pajak skema kedua juga tidak akan diterbitkan surat ketetapan untuk kewajiban tahun pajak 2016-2020.

2. Perlindungan data

Bagaimana keamanan datanya? Jangan khawatir, data dan informasi yang termuat dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan lampirannya diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan UU HPP, dijamin tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Baca juga: Lalai Lapor SPT Tahunan Bisa Kena Denda hingga Sanksi Pidana

Peserta Program PPS

Program Pengungkapan Sukarela atau PPS ini terbagi ke dalam dua kondisi. Kondisi pertama, saat masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak. Kondisi kedua, masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 sampai 2020.

Pengungkapan dilakukan secara elektronik melalui laman pajak.go.id/pps dengan menyampaikan SPPH. Tambahan kelengkapan untuk peserta kebijakan kedua, yaitu pernyataan mencabut permohonan upaya hukum yang tengah dilakukan dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Apabila terdapat kesalahan pengisian atau perbaikan, peserta PPS boleh untuk menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya sampai data benar sesuai yang diinginkan. Bagi wajib pajak yang sudah menyampaikan SPPH, tetapi berubah pikiran dapat mencabut keikutsertaannya dengan mengisi SPPH dengan nilai 0. Wajib pajak yang telah mencabut keikutsertaannya tidak dapat lagi menyampaikan SPPH.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Jan. 11, 2022, 8:12 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.