5 Hal Penting yang Harus Diketahui Wajib Pajak

5 Hal Penting yang Harus Diketahui Wajib Pajak

Penerimaan pajak 2021 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021. Berdasarkan data DJP per 26 Desember 2021, jumlah neto penerimaan pajak sebesar Rp1.231,87 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, jumlah tersebut melampaui target yang diamanatkan dalam APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun atau sama dengan 100,19 persen dari target APBN.

Pencapaian penerimaan perpajakan yang terus menunjukkan upaya perbaikan harus dijaga momentumnya agar dapat berlanjut menuju APBN 2022. Terlebih pada 2022, sudah mulai diberlakukan aturan-aturan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Baca juga: NIK Jadi NPWP, Siapa yang Harus Bayar Pajak?

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo mengungkapkan banyak faktor yang mewujudkan keberhasilan pencapaian penerimaan pajak tahun ini, salah satu faktor utama adalah dukungan dan partisipasi seluruh wajib pajak yang telah taat dan patuh membayar pajak.

Selain itu, ada beberapa hal yang harus diketahui dan dilakukan oleh wajib pajak, mulai dari kepatuhan formal seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan SPT Tahunan hingga kepatuhan material. Dkutip dari laman pajak.go.id, ada lima hal penting yang harus diketahui dan dilakukan oleh wajib pajak saat memasuki tahun 2022.

1. Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

UU HPP memuat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.  

Baca juga: Ini Daftar Orang tidak Kena Pajak Berdasarkan UU HPP

PPS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. Wajib pajak sudah dapat melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan melalui PPS mulai tanggal 1 Januari 2022. PPS dilaksanakan hingga tanggal 30 Juni 2022.

Program ini terbagi ke dalam dua kondisi. Kondisi pertama, saat masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak. Kondisi kedua, masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 sampai 2020.

Pengungkapan dilakukan secara elektronik melalui laman pajak.go.id/pps dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH). Tambahan kelengkapan untuk peserta kebijakan II yaitu pernyataan mencabut permohonan upaya hukum yang tengah dilakukan dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Baca juga: Poin Penting UU HPP Mulai dari Pajak UMKM, Orang Pribadi Hingga NPWP

Apabila terdapat kesalahan pengisian atau perbaikan, peserta PPS diperbolehkan untuk menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya sampai data benar sesuai yang diinginkan. Bagi wajib pajak yang sudah menyampaikan SPPH, namun berubah pikiran tidak ingin ikut serta dalam PPS dapat mencabut keikutsertaannya dengan mengisi SPPH dengan nilai 0. Wajib pajak yang telah mencabut keikutsertaannya dalam PPS tidak dapat lagi menyampaikan SPPH.

2. Perubahan Tarif Pajak

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan ditetapkan menjadi 22 persen yang berlaku mulai tahun pajak 2022. Sedangkan wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto terntentu diberikan pengecualian pengenaan pajak terhadap peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta. Selain itu, tarif PPN akan naik menjadi 11 persen mulai 1 April 2022. Kemudian tarif PPN akan naik menjadi 12 persen yang paling lambat akan diberlakukan pada 1 Januari 2025.

3. Menyampaikan SPT Tahunan

Masih banyak berpikir bahwa waktu pelaporan SPT Tahunan hanya bulan Maret dan April. Padahal tanggal 31 Maret dan 30 April hanya merupakan batas akhir waktu pelaporan SPT Tahunan PPh, bukan berarti pelaporan dilakukan di bulan-bulan tersebut saja. Wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan sebelum bulan Maret dan April. 

Baca juga: Tarif Baru Pajak Penghasilan Orang Pribadi Sesuai UU HPP

Batas waktu pelaporan untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah 31 Maret dan untuk SPT Tahunan PPh Badan adalah 30 April. Hal ini yang menyebabkan wajib pajak mengantre di kantor pajak pada bulan Maret dan April.  Pelaporan SPT Tahunan pun sudah dapat dilakukan secara daring melalui e-Filing, jadi wajib pajak tidak harus mendatangi dan mengantre di kantor pajak. 

4. Menyampaikan SPT Masa

Selain SPT Tahunan, SPT Masa juga memiliki batas waktu dalam penyampaian laporannya. Contoh,  SPT Masa PPh Pasal 21/26 memiliki batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak, maka batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 masa pajak Desember adalah tanggal 20 Januari. Apabila batas pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan SPT dapat dimajukan pada hari kerja berikutnya.

Baca juga: Besaran Dikurangi, Insentif PPN DTP Properti Diperpanjang hingga Juni 2022

5.  Melunasi Utang Pajak

Wajib pajak yang pernah menerima surat dari kantor pajak yang berisi kekurangan pembayaran pajak, sanksi, denda, ataupun utang pajak, maka harus segera melunasi utang pajak atau dapat mengajukan permohonan angsuran pembayaran utang pajak.  Wajib pajak dapat menghubungi kantor pajak jika ingin mengetahui dan memastikan apakah wajib pajak memiliki utang pajak yang tersisa.

Demikian beberapa hal penting yang perlu diketahui dan dilakukan oleh wajib pajak saat memasuki tahun 2022 ini. Penerimaan pajak merupakan salah satu sistem pemulihan ekonomi nasional saat ini serta dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Jan. 7, 2022, 11:25 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.