Besaran Dikurangi, Insentif PPN DTP Properti Diperpanjang hingga Juni 2022

Besaran Dikurangi, Insentif PPN DTP Properti Diperpanjang hingga Juni 2022

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui usulan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti selama enam bulan hingga akhir Juni 2022.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam agenda Refleksi Pencapaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022. Namun, PPN yang ditanggung oleh pemerintah untuk perumahan ini jumlah besarannya dikurangi.

Salah satu pertimbangan perpanjangan PPN DTP perumahan ini adalah masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan subsidi dari pemerintah, selain utamanya untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor properti.

Baca juga: Insentif Pajak Properti Dorong Pertumbuhan KPR & KPA

Meskipun diperpanjang, pemerintah hanya akan menanggung 50 persen PPN dalam pembelian rumah dengan harga maksimal Rp2 miliar. Sedangkan untuk rumah dengan harga Rp2 miliar sampai Rp5 miliar hanya akan memperoleh diskon PPN sebesar 25 persen pada semester pertama 2022.

Dengan adanya perpanjangan insetif tersebut diprediksi penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) akan mengalami meningkat. Hal ini dikarenakan mayoritas pembelian rumah di Indonesia masih menggunakan skema kredit.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan penyaluran KPR pada September 2021 mencapai Rp530,2 triliun, atau meningkat 9,3 persen yoy. Sementara itu, Bank Mandiri menilai perpanjangan insentif PPN DTP di sektor properti akan mampu mendorong keberlanjutan pemulihan di sektor properti selama tahun 2022.

Baca juga: Rumah.com: Harga dan Suplai Hunian Masih Tetap Naik

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2021 mengatur insentif PPN DTP 100 persen diberikan untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun yang nilai jualnya paling tinggi Rp2 miliar.

Sedangkan insentif PPN DTP sebesar 50 persen berlaku untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun yang nilai jualnya antara Rp2 miliar sampai Rp5 miliar. Awalnya PMK ini berlaku hingga 31 Desember 2021.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Jan. 4, 2022, 8:30 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.