Ekonomi Digital Diprediksi Tumbuh Rp4.500 Triliun pada 2030

Pemerintah dan asosiasi fintech sepakat untuk terus mendongkrak inklusi keuangan agar masyarakat semakin banyak yang memanfaatkan fintech dan di sisi lain juga berupaya meningkatkan literasi keuangan digital.

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin meminta kepada seluruh pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan asosiasi-asosiasi, saya minta untuk berperan aktif dalam membantu terciptanya kebijakan yang afirmatif.

“Kita ingin bersama-sama memajukan industri ekonomi dan keuangan digital yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkap Wapres dalam sambutan di hari terakhir The 3rd Indonesia Fintech Summit (IFS) 2021 di Nusa Dua, Bali.

Upaya-upaya ini tidak lain untuk menyambut perkembangan fintech di masa depan. Wapres juga mengutip proyeksi Kementerian Perdagangan (Kemendag), bahwa sektor keuangan digital akan tumbuh delapan kali lipat di 2030, dari sekitar Rp600 triliun menjadi Rp 4.500 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan menyatakan bahwa tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia sudah berada pada indikator yang sangat baik. Sayangnya, grafik tersebut belum ditunjang dengan tingkat literasi keuangan, yang menurut Luhut, masih sangat jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Luhur mengungkapkan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2019, Indeks Literasi Keuangan baru mencapai 38,03 persen dan Indeks Inklusi Keuangan 76,19 persen. Angka ini berbanding jauh dari Singapura di angka 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.

Tingkat inklusi tinggi dengan literasi rendah menunjukkan potensi risiko yang begitu tinggi. Pasalnya, meski masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya mereka tidak memahami fungsi dan risikonya.

“Peningkatan literasi menjadi kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif dengan risiko minim. Inilah yang jadi pekerjaan kita bersama, antara pemerintah dan asosiasi," ungkap Luhut dalam sambutan bertema "Innovation and Investment in Indonesia's Digital Economy and Finance Ecosystem.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Ronald Wijaya menangkap perhatian khusus dari Wapres Ma'ruf Amin mengenai masih minimnya fintech syariah yang legal. "Komitmen kami di AFSI adalah agar anggota terus mendorong inovasi tapi tidak lupa untuk patuh terhadap ketentuan yang ada," sambung Ronald.

Apalagi, potensi fintech syariah di Indonesia masih sangat terbuka. Indonesia menempati urutan kelima pangsa pasar terbesar fintech syariah di dunia. Data dari Investree, pengguna didominasi oleh milenial. Artinya struktur penduduk usia muda lebih meminati fintech syariah. Ke depan, kami terus melakukan kampanye yang menyasar pengguna potensial fintech syariah," beber Ronald.

Menguatkan pernyataan Ronald, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi mengungkapkan, ada sejumlah tantangan besar di sektor pendanaan bersama (peer-to-peer lending) adalah isu pinjol ilegal.

Berdasarkan data, secara agregat pinjaman yang sudah disalurkan per Oktober 2021 mencapai Rp272,4 triliun. Dengan angka ini, masih ada kebutuhan pendanaan yang mencapai Rp1.600 triliun yang belum dapat terlayani.

“Artinya, potensi fintech pendanaan bersama masih terbuka lebar. Mengingat hal ini, AFPI akan turut melakukan reformasi terhadap layanan pengaduan menjadi semakin responsif, serta menambah komponen sumber daya manusia (SDM) internal, terutama berkaitan pengawasan kode etik," paparnya.