Jadi KRIS JKN, Kelas BPJS Kesehatan Dihapus Mulai 2022

BPJS Kesehatan menghapus layanan kelas 1, 2, dan 3 pada 2022. Secara bertahap, BPJS Kesehatan mengubah layanan rawat inap yang akan disetarakan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) JKN. Dengan kebijakan tersebut, BPJS Kesehatan tidak akan membeda-bedakan kelas layanan kesehatan.

Mengutip dari laman resmi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) (12/12/2021), KRIS Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah amanat Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). “Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar,” bunyi Pasal 23 ayat 4.

Konsep penerapan KRIS adalah mengutamakan keselamatan pasien, letak ruang rawat inap berada di lokasi yang tenang, aman, dan nyaman, ruang rawat inap harus memiliki akses yang mudah ke ruang penunjang layanan lainnya, ruang rawat inap harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit.

Baca juga: Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Pentingnya Sickness Benefit di Masa Pandemi

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengatakan, KRIS BPJS Kesehatan ini juga merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan juga Pasal 36, 48, 84 terkait ketentuan pelayanan rawat inap kelas standar.

“PP 47 tahun 2021 dan adanya kebijakan KRIS JKN tentunya akan berdampak pada pola tarif rumah sakit, standar akreditasi rumah sakit, dan rencana implementasi KRIS itu sendiri," jelasnya dalam webinar Kelas Standar BPJS Kesehatan.

Muttaqien menegasakan dampak terhadap pola tarif JKN adalah akurasi costing, tarif (overprice dan underprice), dan fairness tarif INA CBGs. Konsekuensi PP 47 2021 tersebut adalah perbaikan pola tarif tidak berdasarkan Kelas RS dan kelas rawat inap. 

Baca juga: DJSN: Kunjungan Peserta JKN ke Faskes Menurun Selama Pandemi

“Tetapi tetap bisa dilakukan adjusment factor (kota-desa, pendidikan-non pendidikan), biaya medis yang sama untuk PBI dan Non PBI, pada tahap transisi terdapat perbedaan tarif rawat inap A dan rawat inap B dengan 12 kriteria, nilai tarif yang rasional dan berkeadilan,” ucapnya.

Dilihat dari sisi rujukan, konsekuensinya pola rujukan JKN akan berbasis kepada kompetesi, sarana dan prasarana. Oleh karena itu dibutuhkan pemetaan, kemampuan dan kompetensi rumah sakit dalam pelayanannya.

Baca juga: Potret Jaminan Sosial Indonesia Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Oleh karena itu, untuk melihat kesiapan pelaksanaan infratstruktur di lapangan, DJSN melakukan self assessment secara daring kepada 1.916 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hasilnya, 81 persen rumah sakit siap menerapkan KRIS JIKN.

"Hasil dari self assessment, 81 persen rumah sakit dikategorikan siap mengimplementasikan kebijakan KRIS JKN, meskipun diperlukan penyesuaian infrastruktur dalam skala kecil. Kami juga melihat kendala penyesuaian infrastruktur rumah sakit umumnya ditemui pada rumah sakit yang lebih dari 20 tahun masa guna," ujar Muttaqien.