Bayar Gaji di Bawah UMP 2022, Perusahaan Diancam Sanksi Pidana dan Denda

Pemerintah terlah menetapkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2022 yang bisa menjadi acuan setiap daerah untuk memutuskan berapa UMP daerah masing-masing. Dalam penerapannya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus memantau pelaksanaan di lapangan.

Kemnaker menegaskan bahwa bahwa upah minimum provinsi (UMP) hanya berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Setiap pengusaha diminta untuk menyusun struktur dan skala upah perusahaan.

“Upah minimum adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah yang berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri dalam keterangan resminya.

Sementara bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya di atas saru tahun, maka pengupahan yang berlaku dengan menggunakan struktur dan skala upah. Jika ada perusahaan yang memberikan upah di bawah UM kepada pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, maka dapat dikenakan sanksi.

Sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan, yaitu pidana kurungan penjara maksimal 4 tahun. Selain sanksi pidana, perusahaan juga terancam denda sekurang-kurangnya Rp100 juta dan setinggi-tingginya adalah Rp400 juta.

"Kalau ada pekerja di atas satu tahun ternyata upahnya di bawah upah minimum, segera dilaporkan ke kami, dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan atau ke Disnaker yang ada di kabupaten/kota wilayah kerja," tegas Putri.

Pihaknya akan intensif berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk memastikan agar pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun memperoleh upah sesuai struktur dan skala upah.

Namun demikian, Putri meminta kepada seluruh lapisan masyarakat agar aktif melaporkan kepada pihaknya jika menemukan perusahaan yang membayar upah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Terus juga ada serikat pekerja atau serikat buruh di setiap perusahaan dapat melaporkan jika masih terjadi pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, tapi ternyata mendapatkan upahnya upah minimum atau bahkan di bawah upah minimum," ucapnya.