Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Pentingnya Sickness Benefit di Masa Pandemi

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan terus berkontribusi dalam perkembangan jaminan sosial di tingkat internasional khususnya dalam menjawab tantangan di era setelah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan saat saat memimpin seminar internasional anggota ISSA bertemakan Sickness Benefits – Challenge and National Strategies yang membahas pengelolaan jaminan sosial di dunia saat ini dan di masa mendatang.

Ghufron mengungkapkan, saat ini perlu dipertimbangkan oleh sebuah negara, khususnya yang telah menjalankan program jaminan sosial untuk mengembangkan jaminan pendapatan saat sakit (tunjangan sakit) atau sickness benefits, terutama bagi negara yang terdampak pandemi Covid-19 seperti Indonesia.

Baca juga: Menanti Asa Para Pekerja ter-PHK

“Namun kebijakan dan skema yang ditentukan juga perlu memperhatikan kemampuan negara,” ungkapnya yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Komisi Kesehatan atau Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance International Social Security Association (ISSA) periode 2020-2022.

Sickness benefit atau jaminan pendapatan saat sakit (tunjangan sakit) adalah sejumlah uang yang diterima secara teratur dari pemerintah ketika seseorang tidak dapat bekerja karena sakit. Di Indonesia, penerapan sickness benefit belum sepenuhnya diimplementasikan dan bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan atau pemberi kerja.

Kehadiran negara dalam hal ini pada penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah melalui jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: BPJS Kesehatan antara Efektivitas Layanan dan Biaya Kesehatan

Pandemi Covid-19 menggambarkan perlunya sickness benefits, karena penyebaran virus Covid-19 mengancam kesehatan masyarakat. Pekerja yang tidak memiliki jaminan pendapatan selama sakit mungkin terpaksa bekerja saat sakit, sehingga kemungkinan akan menulari orang lain.

Selain itu, hambatan yang dihadapi adalah tidak adanya jaminan pendapatan selama sakit menimbulkan risiko kemiskinan bagi pekerja dan keluarganya, dengan dampak ekonomi dan sosial yang berpotensi berlangsung lama.

Baca juga: Menaker Dorong Pekerja Informal Daftar BPJS Ketenagakerjaan

Ghufron berharap, ke depan Indonesia dapat mengembangkan cakupan jaminan sosial melalui sickness benefits ini. Untuk itu, menurut Ghufron penting bagi Indonesia untuk mempelajari skema sickness benefits yang telah diimplementasikan negara lain.

Melalui keanggotaan ISSA ini, diharapkan Indonesia dapat bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman antar negara, dan segera menemukan skema yang ideal agar program jaminan sosial makin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.