BI Terbitkan Pedoman Penyelenggaraan BI-FAST, Ini Detailnya

Bank Indonesia (BI) menerbitkan ketentuan penyelenggaraan BI-FAST sebagai pedoman bagi para calon peserta maupun peserta BI-FAST melalui PADG No. 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-Fast payment (BI-FAST) yang efektif berlaku sejak 12 November 2021.

Penerbitan ketentuan ini merupakan salah satu bentuk dukungan kesiapan dalam implementasi BI-FAST. BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran BI untuk memfasilitasi pembayaran ritel sepanjang waktu (24/7) dan seketika (real time).

“Peserta BI-FAST yang dimaksud adalah bank maupun Lembaga Selain Bank (LSB) dan pihak lainnya, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,” kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan persnya.

Adapun hal-hal yang diatur di dalam ketentuan penyelenggaraan BI-FAST antara lain yaitu persyaratan peserta, kewajiban peserta, mekanisme pengelolaan infrastruktur BI-FAST, dan pemrosesan transaksi menggunakan BI-FAST.

Dalam PDAG tersebut, bank yang dapat menjadi peserta BI-FAST adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, unit usaha syariah, dan kantor cabang bank asing di Indonesia. Kemudian, Untuk jadi peserta BI-FAST, calon peserta calon peserta harus memenuhi beberapa persyaratan.

Persyaratan itu antara lain telah menjadi nasabah Bank Indonesia dan berstatus aktif, tidak sedang dalam proses likuidasi atau kepailitan serta pimpinan calon peserta memiliki kredibilitas yang baik dan rekam jejak yang baik.

Calon peserta juga harus memiliki kinerja keuangan yang baik dalam dua tahun terakhir, menyediakan infrastruktur dalam penyelenggaraan BI-FAST sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara, dan memiliki sistem informasi yang andal.

Terkait kedibilitas dapat ditunjukkan dengan calon Peserta berupa bank, penunjukan dari lembaga terkait atau persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang; dan calon Peserta berupa lembaga selain bank, tidak tercantum dalam daftar kredit macet dan daftar hitam nasional yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

Selain persyaaratan umum, calon peserta ersyaratan khusus dipenuhi oleh peserta dalam hal peserta ditetapkan sebagai Peserta Langsung (PL), adapun persyaratan khusus, yaitu memiliki kontribusi siginifikan dalam ekonomi dan keuangan digital sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Lalu, calon peserta harus memiliki kapabilitas keuangan yang kuat berupa modal inti lebih dari Rp6 triliununtuk bank atau modal disetor paling sedikit Rp100 miliar untuk lembaga selain bank. Kemudian harus memiliki likuiditas yang memadai dan mendukung kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.