Pemerintah Akan Lakukan Moratorium Penerbitan Izin Pinjol

Pemerintah Akan Lakukan Moratorium Penerbitan Izin Pinjol

Semakin maraknya pinjaman online (pinjol) yang meresahkan masyarakat membuat pemerintah lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya harus mengambil keputusan moratorium penerbitan izin financial technology peer to peer lending atau pinjaman online yang baru.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika juga akan melakukan moratorium untuk penerbitan penyelenggaraan sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Hal itu dilakukan kerena banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di dalam ruang pinjol.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan yang sangat tegas saat rapat internal membahas penyalahgunaan atau tindak pidana dari pinjol ini.

Baca juga: Waspada Aksi Tipu-tipu Pinjol Ilegal Berkedok Koperasi

“Pertama, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru, meningkatkan 107 pinjol legal yang saat ini telah terdaftar resmi dan beroperasi di bawah tata kelola OJK," ujarnya.

Pemberantasan pinjol ilegal terus dilakukan dan seakan tidak pernah selesai. Sejak 2018 hingga 15 Oktober 2021, Kementerian Kominfo telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Pada tahun 2021 saja, pinjol yang telah ditutup sebanyak 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store, YouTube, Facebook, dan Instagram, serta di file sharing.

“Kami akan mengambil langkah-langkah tegas dan tanpa kompromi untuk membersihkan ruangan digital dari praktik-praktik pinjaman online ilegal atau pinjaman online tidak terdaftar yang dampaknya begitu serius,” ucap Menkoinfo.

Baca juga: 5 Langkah Jitu Terhindar Aksi Tipu-tipu Pinjol Ilegal

Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia juga telah mengambil langkah tegas berupa penahanan, penindakan, dan proses hukum yang tegas terhadap semua tindak pidana pinjaman. “Karena yang terdampak adalah masyarakat kecil, khususnya masyarakat dari sektor ultra mikro dan UMKM. Kami tidak akan membuka ruang dan kompromi untuk itu," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengimbau, masyarakat agar memilih penyedia pinjaman yang telah terdaftar secara resmi di OJK. Pihaknya juga telah membuat kesepakatan bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan Menteri Koperasi dan UKM untuk memberantas pinjol ilegal.

"Kerja sama ini di antaranya harus ditutup platformnya dan diproses secara hukum baik bentuknya apapun, mau koperasi, mau payment, mau peer to peer, semua sama. Untuk itu, pemberantasan segera dan masif ini menjadi agenda kita bersama. Ini supaya masyarakat tidak terjebak pada tawaran-tawaran pinjaman-pinjaman dari pinjol ilegal," ujar Wimboh.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Oct. 19, 2021, 5:40 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.