NIK Jadi NPWP, Siapa yang Harus Bayar Pajak?

Pemerintah bersama DPR RI telah mengesahkan perberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam aturan ini, pemerintah akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi.

Pemberlakukan ini akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung. Pemberlakukan NIK menjadi NPWP akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memperoleh NPWP.

Apakah itu artinya setiap orang yang sudah memiliki NIK KTP harus membayar Pajak? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, ada disinformasi di masyarakat yang menganggap setiap pemilik KTP meski belum memiliki penghasilan akan dikenai pajak.

Baca juga: Ini Daftar Orang tidak Kena Pajak Berdasarkan UU HPP

Setiap objek pajak perorangan memiliki syarat dan ketentuan khusus untuk menjadi wajib pajak. Salah satunya memiliki pendapatan tetap selama satu tahun. “Ini untuk meluruskan seolah-olah mahasiswa yang baru lulus dan belum bekerja harus bayar pajak. Itu tidak benar,” tegas Menkeu.  

Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyanggah anggapan tersebut karena yang membayar pajak adalah wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektf sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Kewajiban membayar pajak hanya melekat pada setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan,” tulis Ditjen Pajak dalam akun Twitter @DitjenPajakRI.

Wajib Pajak Orang Pribadi

UU HPP memperbaiki tarif PPh Orang Pribadi dengan memperlebar rentang lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tarif PPh OP terendah (5 persen) dan menambah lapisan tarif PPh OP tertinggi (35 persen). Pemerintah menyepakati usulan DPR RI untuk memperlebar rentang lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) OP yang dikenai tarif PPh terendah (5 persen) dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta.

Pemerintah tetap memberikan batasan PTKP bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang saat ini ditetapkan sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun untuk OP lajang, tambahan sebesar Rp4,5 juta setahun diberikan untuk WP yang kawin, dan tambahan sebesar Rp4,5 juta setahun untuk setiap tanggungan, maksimal 3 orang.

Baca juga: Poin Penting UU HPP Mulai dari Pajak UMKM, Orang Pribadi Hingga NPWP

Dengan demikian, masyarakat dengan penghasilan sampai dengan Rp4,5 juta per bulan tetap tidak terbebani dengan PPh. Sementara masyarakat dengan penghasilan menengah beban pajak penghasilannya menjadi lebih ringan.

Sebelumnya, Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan ketentuan baru ini, maka WP Orang Pribadi diberi kemudahan untuk mendapatkan NPWP.

Dengan penyatuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang juga berfungsi sebagai NPWP, maka setiap orang yang sudah menjadi wajib pajak tidak perlu repot melakukan pendaftaran ke KPP untuk mendapatkan NPWP.