UU HPP Meringankan Usaha Kecil dan Mikro, Apa Iya?

Pemerintah menyetujui perubahan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) dan RUU tersebut juga telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadi UU HPP pada 7 Oktober 2021.

Dalam UU HPP terbaru ini memberi perubahan pada beberapa aturan perpajakan di Indonesia. Pemerintah mengklaim penerapan pajak dalam aturan baru tersebut akan melindungi masyarakat menengah bawah dan pengusaha kecil seperti usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

“Bukan untuk memberi ketidaknyamanan, melainkan KEMAJUAN pada sistem perpajakan Indonesia. Perubahannya bukan untuk memberatkan masyarakat menengah bawah dan pelaku UMKM, melainkan MERINGANKAN mereka,” tulis Menteri Keuangan di akun Instagram @smindrawati, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Poin Penting UU HPP Mulai dari Pajak UMKM, Orang Pribadi Hingga NPWP

Menkeu menerangkan, khususnya pelaku Umkm, pada RUU HPP pemerintah memberikan keringanan yang dulu belum terfasilitasi oleh aturan lama. Pada RUU HPP, pelaku UMKM mendapat batasan pendapatan bruto yang tidak dikenai pajak, yaitu jika pendapatan usahanya tidak sampai Rp500 juta per tahun.

Lebih lanjut, selama ini tidak ada batasan dalam pendapatan bruto yang dikenai pajak tersebut, sehingga pada skema tersebut berapapun pendapatan usaha pelaku UMKM mereka akan dikenai tarif pajak final 0,5 persen.

Dengan demikian, Pasal 31E UU PPh dipertahankan sehingga bagi WP Badan UMKM (omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar) yang tidak bisa lagi menggunakan tarif final sesuai PP23 Tahun 2018, maka tarif pajaknya didiskon 50 persen, atau hanya 11 persen.

Baca juga: Tarif Baru Pajak Penghasilan Orang Pribadi Sesuai UU HPP

Ilustrasi Wajib Pajak UMKM

● Penghasilan atau Omzet ≤ Rp500 Juta

Pedagang A memiliki penghasilan (omzet) dari aktivitas berdagang sebesar Rp450 juta setahun, maka pajak yang harus dibayar adalah:

Baca juga: Menkeu Ajak Generasi Muda Sadar Pajak

● Penghasilan atau Omzet ≥ Rp500 Juta

Pedagang B memiliki penghasilan (omzet) dari aktivitas berdagang sebesar Rp1,2 miliar setahun, maka pajak yang harus dibayar adalah:

“Saya berharap pelaku UMKM akan sangat terbantu dalam mempertahankan usahanya dan mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar lagi,” tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di akhir deskripsi Instagram-nya.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini akan mulai diberlakukan pada tahun pajak 2022. Kemudian yang menyangkut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang baru akan mulai berlaku 1 April 2022.

“Jadi perubahan di PPN tidak berlaku pada tanggal 1 Januari 2022, namun 1 April 2022 dan memberikan waktu untuk kita terus memberikan komunikasi dan terus menyampaikan ke publik mengenai struktur dari PPN ini,” kata Menkeu Sri Mulyani.