Fintech Wajib Terapkan Prinsip Dasar Perlindungan Pengguna

Fintech Wajib Terapkan Prinsip Dasar Perlindungan Pengguna

Analis Senior Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tomi Joko Irianto menegaskan penyelenggara fintech wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna yang mencakup transparansi, perlakuan yang andil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa.

Hal itu disampaikannya karena melihat semakin maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal dalam tiga tahun terakhir. “Sejak 2018 hingga Juli 2021, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan kegiatan 3.365 pinjol ilegal yang beredar di masyarakat. Itu jumlah yang banyak sekali,” ungkapnya dalam acara acara XenTalks dengan tema “Cerdas dalam Memilih Layanan Fintech”, Rabu (22/9/2021).

Saat ini terdapat 107 penyelenggara fintech lending yang terdaftar atau berizin di OJK dan selalu ter-update di website resmi OJK. Untuk itu, Tomi meminta kepada masyarakat untuk memeriksa status legalitas fintech lending dan melaporkan ke OJK atau Satgas Waspada Investasi apabila menemukan fintech lending ilegal.

Baca juga: AFPI: 46,6 Juta UMKM Belum Bisa Mengakses Kredit Perbankan

Jika ada penyelenggara fintech lending terdaftar atau berizin OJK melanggar aturan Pasal 29-40 POJK 77 Tahun 2016, maka akan diberikan sanksi mulai dari peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha.

Tomi mengungkapkan, OJK sedang mempersiapkan regulasi baru untuk P2P lending untuk memperbaharui beberapa regulasi, misalnya untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan pengawasan pada sistem credit scoring, sistem elektronik, serta kecerdasan buatan, lalu juga meningkatkan transparansi ke pengguna dan perlindungan data pribadi mereka.

OJK juga mendorong perlindungan dana dari pemberi pinjaman dengan fokus ke risiko fraud dan risiko kredit. OJK mendorong P2P lending untuk bekerja sama dengan lembaga perbankan untuk memiliki escrow dan virtual account, TKB90 juga harus diperbaharui secara akurat. P2P lending juga bisa bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau penjaminan sebagai langkah mitigasi.

Baca juga: OJK Beri Izin 7 Penyelenggara Pinjaman Online Baru

Potensi Fintech di Indonesia

Pada kesempatan itu, Head of Wholesales Solution Division BNI Agung Kurniawan menuturkan, Indonesia menjadi target utama pasar fintech dengan potensi pasar sebesar 270 juta jiwa. Dunia perbankan melihat bahwa kehadiran fintech menjadi potensi bisnis, maraknya fintech dimulai tahun 2015, membuat semua aktivitas masyarakat berpindah ke ranah digital.

Fintech mencapai titik tertinggi 93 triliun dan tumbuh hingga 153 persen selama pandemi. BNI mendukung ekosistem fintech dalam membantu dan memberikan digital service bagi pelaku fintech, seperti menyediakan API dan virtual account,” tuturnya.

Baca juga: Riset: Nasabah Bank dan Fintech Ingin Penawaran Asuransi Saat Transaksi

Sementara itu, Direktur PT Syaftraco (Instamoney) Mikiko Steven menjelaskan, melalui sisi transaksional, P2P lending dan transaksi digital secara umum mengalami penurunan di awal pandemi. namun resiliensi dan adopsi teknologi oleh masyarakat Indonesia cukup tinggi, di mana saat ini jumlah transaksi sudah kembali seperti sebelum pandemi.

“Kami melihat adanya shifting dari jumlah UMKM yang mendaftar dan bertransaksi dalam ekosistem Xendit Group. Sebelumnya, proporsi merchants didominasi oleh badan usaha menengah dan besar, sekarang proporsi jumlah merchant 90 persen berasal dari merchant UMKM. Hal ini menunjukkan kemampuan UMKM untuk mengadopsi teknologi di tengah pandemi,” ungkapnya.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Sept. 23, 2021, 8:57 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.