AFPI: 46,6 Juta UMKM Belum Bisa Mengakses Kredit Perbankan

AFPI: 46,6 Juta UMKM Belum Bisa Mengakses Kredit Perbankan

Peluang dari perkembangan fintech di Indonesia sangat besar, terutama karena tingginya permintaan di masyarakat. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko dalam XenTalks dengan tema “Cerdas dalam Memilih Layanan Fintech”, Rabu (22/9/2021).

Sunu memaparkan, di Indonesia masih ada 186 juta individu produktif (berusia lebih dari 15 tahun), lalu ada juga 46,6 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses kredit dari perbankan, serta 132 juta individu yang belum bisa mengakses bank atau kredit (unbanked).

Sementara total kebutuhan pembiayaan UMKM nasional adalah Rp1.650 triliun, di mana industri jasa keuangan tradisional menopang Rp660 triliun per tahun, sehingga ada gap sebesar Rp989 triliun (berdasarkan data tahun 2016).

Baca juga: Regtech, Cara Antisipasi Pelanggaran Fintech

Data AFPI menunjukkan, pencairan pinjaman dari 2017 hingga saat ini terus meningkat. Pada 2017, pencairan pinjaman mencapai Rp3 triliun dan meningkat 175 persen pada 2018 mencapai Rp20 triliun. 

Pencairan pinjaman pada 2019 pun meningkat 20 persen menjadi Rp58 triliun dan pada 2020 naik 25 persen mencapai Rp73 triliun. “Estimasi pencairan pinjaman pada tahun 2021 mencapai Rp100 triliun sampai Rp12 triliun,” ungkat Sunu.

Sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemberian pinjaman untuk UMKM dibatasi sebesar Rp2 miliar. Pembatasan itu bertujuan agar UMKM yang sudag mencapai pagu bisa ‘naik kelas’ dan masuk ke institusi perbankan. “Fintech bertugas untuk memberikan akses terlebih dahulu agar UMKM bisa membangun rekam jejak kredit yang baik,” tambah Sunu.

Baca juga: OJK Siapkan Pusdafil untuk Perkuat Sistem Pengawasan Fintech Lending

Berdasarkan data OJK tahun 2021, sektor-sektor penyaluran pinjaman terbesar ada di sektor e-commerce, logistik, dan komunikasi. E-commerce menjadi sektor yang sangat besar karena data-datanya sudah digital, sehingga memudahkan dalam proses pengecekan dan validasi.

Profil peminjam dari fintech pendanaan untuk tujuan produktif didominasi oleh UMKM berbasis offline (seperti toko, warung, rumah makan) sebesar 77,1 persen, diikuti dengan UMKM berbasis online (42,2 persen), dan karyawan full-time (38,5 persen). Area yang terlayani oleh fintech pendanaan untuk tujuan produktif berpusat di Jabodetabek (92,7 persen), Jawa (81,7 persen), Sumatra (67 persen).

Kehadiran fintech dikatakan sebagai jembatan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan peminjam. Namun, fintech harus tetap melakukan mitigasi, seperti scoring, background check. Fintech juga bekerja sama dengan ekosistem pendukung yang terdiri dari perusahaan scoring, Instamoney, asuransi, dan sebagainya.

Baca juga: Antisipasi Kredit Bermasalah, AFPI Hadirkan Fintech Data Center

Saat ini, penyelenggaran fintech bisa memanfaatkan Fintech Database Center (FDC), di mana fintech memiliki database untuk mengecek rekam jejak dari peminjam (credit scoring). Hal ini untuk memitigasi risiko bagi pemberi pinjaman.

“Saat ini, model bisnis fintceh yang ada di Indonesia khususnya, terbagi menjadi empat kategori, yaitu pinjaman ritel mikro, pinjaman multiguna, pendanaan produktif, dan pinjaman berbasis syariah,” papar Sunu.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Sept. 23, 2021, 8:52 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.