PPh Bunga Obligasi Turun Menjadi 10 Persen

Pemerintah menerbitkan kebijakan memberikan keringanan Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi bagi investor domestik dan bentuk usaha tetap. Kebijakan ini diberikan untuk mendorong reformasi kemudahan berusaha.

Selain itu, dengan keringanan PPh bunga obligasi diharapkan menciptakan kesetaraan beban pajak penghasilan antara investor obligasi, serta untuk lebih mendorong pengembangan dan pendalaman pasar obligasi melalui kebijakan pajak yang mendukung.

Kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) ini memberikan keringanan Pajak Penghasilan (PPh) bunga obligasi bagi investor domestik atau Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap.

Baca juga: Jangan Percaya dengan 5 Mitos Investasi ini

Keringanan PPh bunga obligasi ini merupakan bagian dari reformasi struktural dalam rangka meningkatkan investasi dan produktivitas yang salah satunya dilaksanakan melalui UU Cipta Kerja. Dengan PP ini, tarif PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh atas penghasilan bunga obligasi WPDN turun dari 15 persen ke 10 persen.

“Janji Pemerintah untuk merevisi PP No. 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PP No, 16  Tahun 2009 tentang PPh Bunga Obligasi agar tercipta kesetaraan dan keadilan bagi seluruh kelompok investor terealisir dengan disahkannya PP No. 91 Tahun 2021 ini,” kata Lucky Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Pemerintah telah terlebih dulu menurunkan tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga obligasi yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri atau WPLN selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari yang sebelumnya 20 persen menjadi 10 persen atau sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang mulai berlaku Agustus 2021.

Baca juga: OJK Terbitkan Peraturan Perubahan Penyelenggaraan Securities Crowdfunding

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, pasar keuangan domestik yang dalam dan likuid dapat berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan menyediakan sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang.

Pasar keuangan yang dalam merupakan pasar yang aktivitas interaksinya banyak dan jumlahnya besar serta tidak terpengaruh terhadap aliran modal asing yang rentan keluar masuk. “Pasar obligasi Indonesia sangat potensial. Pemerintah ingin memastikan bahwa para investor dapat memanfaatkan keringanan pajak ini untuk investasi ke instrumen obligasi baik SBN maupun korporasi,” ucapnya.

Baca juga: Apa Saja Jenis dan Kelebihan Investasi Obligasi?

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar obligasi Indonesia tumbuh cukup baik, tetapi masih memerlukan dorongan dan ditingkatkan. Data kapitalisasi pasar obligasi (swasta dan Pemerintah) di Indonesia masih sekitar 30,6 persen, di bawah Filipina (49,4 persen), Thailand (69,9 persen), Singapura (79,9 persen), dan Malaysia (122,7 persen).

“Meningkatnya partisipasi investor baik dalam maupun luar negeri dalam pasar obligasi pada gilirannya akan membuat pasar keuangan semakin dalam. Sehingga askses pembiayaan sektor keuangan bagi dunia usaha semakin terbuka dan alternative pembiayaan non-APBN bagi pembangunan semakin bertambah. Arus modal yang masuk juga akan mendatangkan cadangan devisa yang lebih lanjut memperkuat posisi nilai tukar,” tambah Febrio.