Ini Aturan Penyelenggaraan Bank Digital dari OJK

Ini Aturan Penyelenggaraan Bank Digital dari OJK

Akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan terbaru terkait kegiatan bank umum dan maraknya bank digital di Indonesia. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

POJK tentang Bank Umum ini juga mempertegas pengertian bank digital, yaitu bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan (incumbent), ataupun melalui pendirian bank baru yang langsung berstatus full digital banking.

Dalam aturan baru ini, bank digital diartikan sebagai Bank Berbadan Hukum Indonesia (Bank BHI) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain KP atau menggunakan kantor fisik terbatas.

“Dalam aturan ini memperjelas definisi bank digital. OJK tidak mendikotomikan antara bank yang telah memiliki layanan digital, bank digital hasil transformasi dari bank incumbent, ataupun bank digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru (full digital bank). Bagaimanapun bank tetaplah bank, bank is bank," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana.

Baca juga: Riset Digibank: Milenial Ingin Pengeluaran Kartu Kredit Terkendali

Pendirian Bank Digital

Aturan terkait bank digital diatur dalam Bab IV mulai Pasal 23 hingga Pasal 31. Pada Pasal 23 ayat 1 dijelaskan Bank BHI dapat beroperasi sebagai bank digital. Pada ayat 2 diterangkan, Bank BHI juga wajib memiliki satu kantor fisik sebagai KP atau kantor pusat.

Pada ayat 3, bank digital melaksanakan kegiatan usaha melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas. Kemudian Pasal 25 menjelaskan, bank digital dapat beroperasi melalui dua bentuk, yakni pendirian Bank BHI baru sebagai bank digital atau transformasi dari Bank BHI menjadi bank digital.

Penguatan aturan kelembagaan, OJK juga melakukan mewajibkan peningkatan persyaratan modal menjadi sebesar Rp10 triliun untuk pendirian bank baru, baik dengan model bisnis bank tradisional, ataupun pendirian bank yang full digital. “Modal disetor untuk mendirikan Bank BHI ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah),” bunyi Pasal 12 ayat 1.

Baca juga: 52 Persen Konsumen Tertarik Brand Baru di Festival Belanja Online

Sanksi Bank Digital

POJK ini juga mengatur sanksi administrative bagi Bank BHI yang beroperasi sebagai bank digital. Sanksi diberikan apabila bank digital melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk Bank BHI.

Pasal 31 ayat 1 menyebutkan sanksi administratif paling ringan yang diberikan berupa teguran tertulis. Apabila teguran tertulis itu diindahkan, pada ayat 2 dijelaskan bank digital akan dikenai sanksi berupa pembatasan layanan perbankan digital, larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha, dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu.

Sanksi administrasi selanjutnya pada ayat 3 adalah PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank BHI dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Aug. 23, 2021, 6:57 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.