Tiga Tantangan Industri Penerbangan di Masa Pandemi

Tiga Tantangan Industri Penerbangan di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai membuat banyak sektor transportasi termasuk transportasi udara menghadapi turbulence yang tidak pernah dihadapi sebelumnya. Kondisi yang semakin memburuk sehingga mengakibatkan penerapan PPKM Darurat yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM Level 3 dan 4 menimbulkan tanda tanya besar, mampukah industri penerbangan bertahan?

Beberapa waktu terakhir kita melihat bagaimana maskapai penerbangan nasional terbesar di Indonesia, Garuda Indonesia yang semakin terpuruk kondisi keuangannya dengan utang perseroan mencapai Rp70 triliun dan diperkirakan terus bertambah Rp1 triliun tiap bulannya.

Menyusul di belakangnya, maskapai Sriwijaya Air yang juga sempat terpuruk ketika pecah kongsi dengan Garuda Indonesia sehingga akhirnya terpaksa melakukan PHK terhadap pekerjanya. Belum lagi Sriwijaya Air yang sebelumnya sempat mengalami insiden kecelakaan, tentunya menambah kerugian luar biasa bagi maskapai ini.

Baca juga: Ini Syarat Perjalanan Dalam Negeri Sesuai Ketentuan PPKM Level 1-4

Covid-19 telah memberikan pukulan telak terhadap industri penerbangan tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia. Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) memprediksi arus kas industri penerbangan akan tetap negatif selama 2021 dengan potensi cash burn hingga USD75 miliar.

Hal ini menunjukkan, persiapan industri penerbangan untuk dapat bangkit kembali membutuhkan perencanaan yang sangat matang. Grant Thornton dalam laporan Aviation: Preparing The Return of Travel menjabarkan tiga tantangan kompleks yang dihadapi industri penerbangan, termasuk perusahaan maskapai penerbangan hingga perusahaan penyedia (leasing) armada pesawat.

1. Likuiditas

Manajemen dan perkiraan arus kas menjadi tantangan serius bagi maskapai penerbangan dan bisnis pendukungnya. Meskipun  pendapatan menurun drastis, sektor penerbangan masih menanggung biaya tetap dan biaya operasional yang besar. Meningkatnya Covid-19 mendorong pelaku usaha untuk mengurangi pengeluaran dan meningkatkan likuiditas.

Baca juga: PPKM Level 4 Jawa Bali Diperpanjang Hingga 2 Agustus 2021

Beberapa faktor yang mendorong perencanaan arus kas semakin sulit. Banyak maskapai penerbangan yang menggunakan tunjangan dari pemerintah untuk membayar gaji dan biaya tetap lainnya, namun tentu tidak dapat dipastikan berapa lama fasilitas tersebut akan tersedia dan apakah skemanya akan tetap sama. Selanjutnya masih ada kemungkinan pembatasan perjalanan dan pengaruhnya atas perilaku pelancong.

Dari sisi lessor atau perusahaan penyedia armada pesawat, kondisi sekarang merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam industri ini. Karena seluruh maskapai penerbangan di dunia terpengaruh, perusahaan penyedia armada pesawat menghadapi berbagai masalah likuiditas krusial, mulai dari penurunan pendapatan sewa secara drastis, penundaan pembayaran hingga upaya maskapai untuk mengembalikan pesawat.

2. Biaya Operasional

Dalam industri penerbangan, cara utama untuk menurunkan biaya operasional adalah dengan mengurangi karyawan. Hal ini juga terjadi pada maskapai nasional Garuda Indonesia yang menawarkan program pensiun dini bagi karyawan mereka. Maskapai besar lainnya dari berbagai belahan dunia juga telah mengumumkan niat untuk memberhentikan sejumlah karyawan secara masif.

Baca juga: Lima Wishlist Destinasi Wisata Alam Jika PPKM Level 4 Dilonggarkan

Namun Grant Thornton menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa pendekatan ini tidak akan memengaruhi masa depan maskapai saat kembali beroperasi normal,, terutama terkait hilangnya karyawan-karyawan dengan keterampilan khusus.

Bagi industri penyedia armada pesawat/lessor kondisi semakin buruk dengan kecilnya area untuk bermanuver. Model bisnis yang ada saat ini menekankan besarnya biaya operasional termasuk ketidakmampuan untuk memindahkan pesawat mereka ke wilayah lain atau ke operator white label.

3. Utang dan Restrukturisasi

Untuk maskapai penerbangan, utang modal yang diperoleh melalui kepemilikan atau penyewaan pesawat memakan porsi besar dari biaya tetap mereka. Dengan kondisi perusahaan penyedia armada pesawat (lessor) tidak mau mengambil kembali pesawat mereka.

Baca juga: Kemenkes Bayar Klaim Pelayanan Covid-19 Rp22,88 Triliun

Maskapai penerbangan juga perlu menegosiasikan kembali kesepakatan mereka dengan perusahaan leasing dan pembiayaan untuk mendapat penangguhan maupun penurunan suku bunga untuk jangka waktu yang masuk akal. Dengan melihat kondisi yang masih belum menentu, penangguhan dan penurunan suku bunga untuk jangka waktu pendek bukan menjadi solusi untuk jangka panjang.

Penyetujuan prosedur restrukturisasi ataupun kepailitan dengan semua kreditur dan pemangku kepentingan tentu juga tidaklah mudah. Diperlukan upaya bersama antara seluruh pelaku pasar untuk mengimplementasikan solusi inovatif yang sesuai dengan disrupsi Covid-19 yang belum pernah dihadapi sebelumnya.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
July 28, 2021, 6:46 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.