Kemnaker Pastikan Pekerja WHF 100 Persen Tetap Dapat Upah

Kemnaker Pastikan Pekerja WHF 100 Persen Tetap Dapat Upah

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan pekerja yang terpaksa melaksanakan work from home atau WFH 100 persen selama pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat masih berhak mendapatkan upah.

Dilansir dari laman Twiiter resmi @KemnakerRI pada Kamis (8/9/2021), Kementerian Ketenagakerjaan menjamin perlindungan upah bagi pekerja yang harus work from home (WFH) 100 persen di masa PPKM Darurat Jawa Bali.

Ada lima poin yang dijabarkan untuk menjamin upah pekerja selama WFH 100 persen. Beriku poin-poinnya:

1. Pada prinsipnya, upah adalah hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan.

2. Besaran upah disepakati dalam Perjanjian Kerja antara pekerja dan pengusaha.

Baca juga: Berikut Aturan Baru PPKM Darurat Sesuai Revisi Inmendagri

3. Bagi pekerja yang harus WFH 100 persen di masa PPKM Darurat, maka pekerja masih berhak mendapat upah.

4. Jika perusahaan mendapat kesulitan dalam membayar upah di masa PPKM Darurat, maka harap menggunakan pedoman dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja atau Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

5. Jika ada adjustment besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebagai dampak dari PPKM Darurat ini, maka harus didasari dengan bukti tertulis kesepakatan dari hasil dialog bipartite antara pengusaha dengan pekerja atau buruh maupun serikat pekerja atau serikat buruh.

Hindari PHK

Sementara itu,  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta semua semua pihak, terutama pekerja atau buruh, serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan organisasi pengusaha, serta pemerintah daerah untuk patuh mengikuti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai ikhtiar bersama dalam menahan laju penyebaran Covid-19.

Permintaan Menaker Ida tersebut menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor M/9/HK.04/VII/2021 yang meminta kepada para Gubernur agar mengimbau para pelaku usaha di wilayahnya, utamanya untuk memperhatikan petunjuk penerapan protokol kesehatan di tempat kerja serta mematuhi ketentuan PPKM Darurat.

"Saya mengingatkan kepada semua pihak agar PPKM Darurat ini tidak dimanfaatkan untuk memperburuk atau menambah masalah ketenagakerjaan. Semua pihak harus mengupayakan agar dalam situasi ini tidak terjadi pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh," kata Menaker Ida Fauziyah dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (7/7/2021).\

Baca juga: Ini Syarat Perjalanan Dalam Negeri Selama PPKM Darurat

Menaker Ida pun meminta kepada pengusaha maupun pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh hendaknya sama-sama memahami situasi saat ini dengan bijaksana. "Kita semua mengetahui bahwa kondisi saat ini tidak mudah bagi pekerja/buruh dan pengusaha, justru karena itulah solusi yang terbaik adalah selalu mengedepankan dialog bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh maupun serikat pekerja/serikat buruh," kata Menaker Ida.

Selain dialog bipartit di perusahaan, dialog di tingkat tripartit juga menjadi penting. Berkaitan hal ini, mengingat karakteristik daerah berbeda-beda, Ida Fauziyah mengimbau agar dalam mencari solusi konkrit untuk kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing, pemerintah daerah melakukan inisiasi dialog secara tripartit baik melalui kelembagaan (lembaga kerjasama tripartit) maupun dialog dalam bentuk lainnya.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
July 9, 2021, 12:42 p.m.

Comments

Please log in to leave a comment.