Kemendagri: PPKM Mikro Indonesia Jadi Rujukan Dunia

Kemendagri: PPKM Mikro Indonesia Jadi Rujukan Dunia

Selama beberapa pekan terakhir ini, kasus Covid-19 di Indonesia khususnya di beberapa daerah mengalami lonjakan, seperti misalnya peningkatan kasus yang terjadi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Sebagai bentuk pencegahan semakin meluasnya peningkatan jumlah kasus, pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah agar menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi Covid-19. 

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Adwil terus melakukan evaluasi dan monitoring kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro yang dijalankan seluruh provinsi berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 13 Tahun 2021.

Baca juga: Ini Tanggapan DJP Kemenkeu Soal PPN Sembako dan Jasa Pendidikan

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi PPKM Berskala Mikro yang diadakan secara virtual pada Jumat (18/06), kebijakan ini dinilai masih sangat efektif dalam memutus rantai penularan Covid-19 di daerah. 

Plh. Dirjen Bina Adwil Suhajar Diantoro mengatakan, kebijakan PPKM Mikro ini ampuh dan diakui oleh negara-negara lain. Kalau mereka langsung menutup atau lockdown satu negara, sehingga ekonominya lumpuh.

“Tidak ada pergerakan ekonomi. Kalau kita melalui PPKM Mikro, ekonomi masih berdenyut, tapi tiap RT, Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota bikin posko pemantauan Covid-19, ini berhasil,” ujarnya.  

Baca juga: Seberapa Penting Vaksinasi dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia?

Keberhasilan PPKM Mikro ini tergantung dari seluruh peran masyarakat dan aparatur pemerintahnya, termasuk Kasatgas Penanganan Covid-19 wilayah. Jika, setiap minggu ada rakor pemantauan yang melibatkan semua pihak, evaluasi dan sidak pastinya penularan Covid-19 akan dapat ditekan.

Ada beberapa indikator keberhasilan yang mesti dipahami oleh penanggung jawab PPKM Mikro di masing-masing daerah, seperti rata-rata yang terinfeksi Covid-19 harus di bawah rata-rata kelurahan atau kecamatan, tingkat kesembuhan yang harus tinggi, tingkat kematian yang rendah dan ketersediaan tempat tidur yang cukup di suatu kabupaten atau kota.  

Selain itu, penentuan zona juga tetap berlaku dengan ketentuan apabila desa, kelurahan atau RT tidak ada warganya yang terinfeksi Covid-19, maka daerah itu Zona Hijau. Sementara jika ada 1-2 rumah yang terpapar Covid-19, berarti masuk Zona Kuning.

“Jika ada 3-5 rumah (daerah) itu Zona Orange. Sementara jika lebih dari lima rumah, masuk (daerah) Zona Merah, dan semua kegiatan masyarakat harus ditutup atau dibatasi secara ketat,” terang Suhajar.

Baca juga: Aspek Kesehatan dan Ekonomi, Kunci Kebangkitan Perekonomian Indonesia

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Adwil Indra Gunawan memaparankan mengenai pembagian tugas kepala daerah, daerah-daerah yang kasus aktifnya tinggi, tingkat kematian tinggi serta zona resiko daerah yang meningkat beberapa minggu belakangan ini. Dari data yang dimiliki Ditjen Bina Adwil, sampai 17 Juni 2021 kemarin, total kasus Covid-19 sudah mencapai 1.904.608 kasus.  

“Ini efek dari liburan Idul Fitri. Baru terasa. Zona resiko saat ini meningkat. Zona Resiko Tinggi, dari 17 kota/kabupaten naik jadi 29 kota/kabupaten, Zona Resiko Sedang naik dari 331 kota/kabupaten naik jadi 339. Jadi kita jangan lemah, taati prokes dan antisipasi nanti saat lonjakan orang di Idul Adha,” ujar Sesditjen Indra Gunawan.  

Selain itu, Indra juga mengumumkan kalau PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 15-28 Juni 2021. Dia meminta kepala daerah agar melakukan perubahan Perkada soal Penjabaran APBD 2021 dan dilaporkan ke DPRD serta selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD 2021 yang ditujukan untuk anggaran penanganan Covid-19. 


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
June 21, 2021, 8:31 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.