Akankah Work from Bali Dongkrak Ekonomi Bali?

Kebijakan Work from Bali (WFB) diambil demi membangkitkan sektor ekonomi dan pariwisata di Bali yang lumpuh sejak dihantam pandemi. Pemerintah akan mewajibkan 25 persen aparatur sipil negara (ASN) di tujuh kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk bekerja dari Bali yang rencananya akan direalisasikan paling lambat pada kuartal III 2021.

WFB ini rencananya akan direalisasikan paling lambat pada kuartal III 2021. Tujuh kementerian itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Investasi.

Kontribusi besar sektor pariwisata terhadap Bali berdampak tinggi akan jatuhnya ekonomi di saat keterbatasan mobilitas setahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Bali tercatat minus 9.3 persen dibandingkan tahun lalu, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020.

Direktur utama PT Hotel Indonesia Natour (HIN) Iswandi Said menyatakan, pelaku usaha perhotelan sangat mendukung jalannya program ini karena tentunya dapat membangkitkan perekonomian Bali dan memperlancar program Work from Hotel yang sebenarnya sudah digadang serikat pelaku usaha di Bali sebelumnya.

Lokasi awal yang dipilih untuk program Work from Bali adalah Nusa Dua. Lokasi ini dipilih karena berada di bawah Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) atau Bali Tourism Development Corporation.

Tidak hanya menerapkan Work from Bali. Upaya lain untuk pemulihan ekonomi Bali yakni dengan merencanakan Bali sebagai tempat penyelenggaraan 12 sidang internasional selama setahun ke depan.

CEO/Managing Partner Grant Thornton Indonesia Johanna Gani mengatakan terkait dengan kebijakan Work from Bali (WFB), tentunya perlu diapresiasi sebagai upaya pemerintah untuk menggeliatkan dan menghidupkan sektor pariwisata yang selanjutnya akan menggerakkan roda perekonomian Bali secara keseluruhan.

Selain dari perspektif pemulihan ekonomi, kebijakan Work from Bali juga dapat dilihat dari bagaimana upaya lokasi pariwisata dapat tetap hidup dalam situasi Covid-19. Work from Bali juga diharapkan mendorong tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan bagi warga dunia bahwa Bali sudah aman untuk dikunjungi.

“Diharapkan kebijakan ini berjalan dengan baik dan dapat diadaptasi di berbagai lokasi pariwisata lainnya di Indonesia untuk kembali berjalan normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan sebagai standar baru pelayanan pariwisata,” kata Johanna.

Secara psikologis, dengan pemerintah yang berani menempatkan ASN kementerian untuk bekerja dari Bali akan semakin memperlihatkan pariwisata di Pulau Dewata sudah siap dan menguatkan citra positif Bali baik di mata wisatawan lokal maupun mancanegara.

Hanny Prasetyo, Partner dan Head of Assurance Grant Thornton Indonesia menerangkan, Work from Bali jika dilakukan secara tepat juga mampu meningkatkan produktivitas ASN. Banyak hal-hal yang biasanya cukup membuat stres di Jakarta tidak ditemui di Bali, misalnya kemacetan dan polusi udara.

“Selain itu Bali menawarkan kemudahan akses ke tempat terbuka seperti pantai selepas bekerja. Namun tentu hal-hal positif ini harus disertai dengan disiplin diri dan pemahaman bahwa program ini bukanlah liburan namun kesempatan untuk bekerja dengan suasana berbeda dan menghasilkan produktivitas lebih baik sambil membantu perekonomian Bali yang kita cintai,” terangnya.