Sembako Kok Kena PPN? Ini Penjelasan Staf Khusus Menkeu

Sembako Kok Kena PPN? Ini Penjelasan Staf Khusus Menkeu

Wacana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah untuk produk sembako mendapat respon cukup hangat.  Bahkan di jagad layanan jejaring sosial Twitter dengan kata “PPN 12%” menjadi trending hingga Kamis (10/6/2021) malam.

Keriuhan di jagad maya itu tidak lepas dari bocornya rencana pemerintah untuk menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 12 persen. Hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 

Masyarakat dibuat kaget dengan sembako yang akan dikenakan PPN. Terlebih ada 13 bahan pokok yang akan terkena pajak, yakni beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Baca juga: Kenali 7 Jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia

Menanggapi ramainya respon masyarakat, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan, produk yang dikonsumsi masyarakat kalangan menengah bawah mestinya dikenai tarif lebih rendah, bukan 10 persen.

Sebaliknya, produk-produk yang dikonsumsi oleh kelompok kelas atas bisa dikenai PPN lebih tinggi. “Ini adil bukan? Yang mampu menyubsidi yang kurang mampu. Filosofis pajak kena: gotong royong,” jelasnya dalam akun Twitter @prastow.

Namun, Yustinus menyakinkan, pemerintah tidak akan mengambil keputusan secara “membabi buta”. Pemerintah saat ini tengah memperjuangkan untuk pemilihan ekonomi sehingga tidak akan mungkin untuk mengambil keputusan yang sembarang.

Baca juga: Aplikasi M-Pajak: Lebih Personal, Mudah, dan Cepat

“Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya? Kembali ke awal, nggak ada yg tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yg diperjuangkan mati2an justru dibunuh sendiri. Mustahil!,” tegas Yustinus.

Pemerintah pun tidak akan tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan tersebut. Penerapannya akan menunggu ekonomi pulih dan dilakukan secara bertahap. Saat ini pun barang hasil pertanian dikenai PPN 1 persen. Beberapa barang dan jasa juga demikian skemanya agar ringan.

“Di sisi lain pemerintah memperkuat perlindungan sosial. Semakin banyak keluarga mendapatkan bansos dan subsidi diarahkan ke orang. Maka jadi relevan: bandingkan potensi bertambahnya pengeluaran dg PPN (misal 1% atau 5%), dg bansos/subsidi yg diterima rumah tangga,” ungkap Yustinus.

Baca juga: Apa itu Pajak PPnBM?

Berdasarkan berkas rumusan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), ada tiga opsi tarif untuk pengenaan PPN barang kebutuhan pokok ini. Pertama, diberlakukan tarif PPN umum yang diusulkan sebesar 12 persen.

Kedua, dikenakan tarif rendah sesuai dengan skema multitarif yakni sebesar 5 persen, yang dilegalisasi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah. Ketiga, menggunakan tarif PPN final sebesar 1 persen.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
June 11, 2021, 9:40 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.