Pendapatan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Turun 0,22 Persen pada 2020

Pendapatan iuran BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mengalami penurunan sebesar Rp163,72 miliar atau 0,22 persen pada 2020. Pada tahun tersebut, iuran BPJS Ketenagakerjaan tercatat sebanyak Rp73,26 triliun. Sementara pada 2019, iuran BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp73,42 triliun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, penurunan pendapatan iuran tersebut disebabkan adanya keringanan atau relaksasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan akibat pandemi Covid-19.

Sebelumnya, pemerintah memberikan relaksasi atau keringanan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 99 persen. artinya, pemberi kerja hanya membayar iuran sebesar 1 persen saja.

“Pendapatan iuran (BPJS Ketenagakerjaan) turun, dampak dari relaksasi iuran pada tahun lalu. Relaksasi itu memberi keringanan peserta dan pemberi kerja tetap menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan hanya membayar iuran sebesar 1 persen saja,” jelas Anggoro dalam pemaparan Laporan Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020, Senin (31/5/2021).

Penurunan iuran terjadi di program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Pendapatan iuran program JKK pada 2020 sebesar Rp3,79 triliun, menurun dibanding 2019 yang mencapai Rp5,92 triliun. Sedangkan pada program Jaminan Kematian (JKM), pendapatan iuran juga menurun dari Rp2,81 triliun pada 2019 menjadi Rp1,82 triliun pada 2020.

Peningkatan pendapat iuran BPJS Ketenagakerjaan pada program Jaminan Hari Tua (JHT) mengalami peningkatan, dari 47,43 triliun pada 2019 menjadi Rp49,36 triliun pada 2020. Begitu pula dengan program Jaminan Pensiun yang meningkat dari Rp17,24 triliun pada 2019 menjadi Rp18,27 triliun pada 2020.

Klaim Program BPJS Ketenagakerjaan

Sementara klaim BPJS Ketenagakerjaan mengalami kenaikan baik dari jumlah kasus maupun nominalnya pada beberapa program. Pada program JKK, jumlah klaim pada 2020 mencapai 221.740 kasus dengan nominal mencapai 1,55 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari 2019 dari sisi jumlah klaim yang mencapai 182.835 kasus, namun menurun dari sisi nominal sebesar Rp1,57 triliun.

Program JKM mengalami kenaikan jumlah klaim mencapai 32.094 kasus dengan nominal sebesar Rp1,34 triliun pada 2020. Sementara pada 2019, jumlah klaim mencapai 31.324 kasus yang nominalnya sebesar Rp862,72 miliar.

Pada program JHT, jumlah klaim pada 2020 tercatat lebih dari 2,55 juta kasus dengan nominal mencapai Rp33,10 triliun. Sedangkan pada 2019, jumlah klaim lebih dari 2,21 juta kasus yang nominalnya mencapai Rp27,08 triliun.

Kemudian pada program Jaminan Pensiun, jumlah klaim peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 97.817 kasus dengan nominal mencapai Rp439,87 miliar. Sedangkan pada 2019, jumlah klaim sebanyak 39.747 kasus dengan nominal dana mencapai 196,22 miliar.

Anggoro menegaskan, secara total dari keempat program BPJS Ketenagakerjaan, jumlah klaim pada 2020 lebih dari 2,90 juta kasus dengan nominal yang dicairkan mencapai Rp36,44 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari 2019, di mana jumlah klaim sebanyak 2,44 juta kasus dan nominalnya mencapai Rp29,71 triliun.

Sementara itu, rincian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama 2020 lebih dari 50,69 juta tenaga kerja yang terdaftar. Namun, dari jumlah tersebut hanya sekitar 29,98 juta tenaga kerja yang aktif. Sedangkan jumlah pemberi kerja aktif mencapai 683.678 usaha.