Ini Harga dan Tarif Layanan Vaksin Gotong Royong

Ini Harga dan Tarif Layanan Vaksin Gotong Royong

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menetapkan harga resmi untuk Vaksin Gotong Rotong. Kemenkes juga telah menetapkan Vaksin Gotong Rotong menggunakan jenis vaksin Sinopharm.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Tarif Maksimal Pelayanan Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Baca juga: Benarkah Vaksinasi Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi?

Keputusan Menteri Kesehatan itu menetapkan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong sebagai berikut:

● Harga pembelian vaksin sebesar Rp321.660 per dosis.

● Tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.

Kemudian, harga pembelian vaksin merupakan harga tertinggi vaksin per dosis yang dibeli oleh badan hokum atau badan usaha, sudah termasuk keuntungan 20 persen, dan biaya distribusi franco kabupaten/kota, namun tidak termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

Baca juga: Masuki Vaksinasi Tahap Dua, Usahawan Mikro Harus Siap Tancap Gas

Sementara untuk tarif maksimal pelayanan vaksinasi merupakan batas tertinggi atau tarif per dosis untuk pelayanan vaksinasi gotong royong yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta, sudah termasuk margin atau keuntungan 15 persen, dan namun tidak termasuk pajak penghasilan (PPh).

Selanjutnya, besaran harga pembelian vaksin sebesar Rp321.660 ditetapkan setelah mendapatkan pandangan atau pendampingan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ahli/akademisi/profesi, dan/atau aparat penegak hukum.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
May 18, 2021, 8:51 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.