Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Permudah Izin Investasi

Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Permudah Izin Investasi

Mendagri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (pemda) segera melakukan deregulasi atau pemangkasan peraturan yang memperlambat perizinan dalam berusaha serta melakukan reformasi birokrasi agar tidak ada lagi aparatur yang melakukan pungli. Menurutnya, kehadiran investasi sangat penting bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

Sebagai contoh, bagaimana pandemi memukul hampir semua sektor di daerah di Indonesia, membuat daerah kehilangan penghasilan dan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Namun, ada tiga daerah yang tetap bertahan bahkan penghasilan daerahnya mencapai surplus. 

 “Tiga provinsi ini karena ada investasi, ada perusahaan besar yang tetap beroperasi, yakni di Papua, itu ada Freeport yang tetap ekspor emas, tembaga. Maluku Utara, juga ada perusahaan yang bergerak di nikel juga, lalu Sulteng juga sama nikel. Sumsel lumayan karena tertolong investasi batubara dan sawit,” ujar Mendagri. 

Baca juga: Bank Dunia Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 4,4 persen

Menurut Mendagri, pemerintah pusat ingin mendorong percepatan dan pengembangan investasi di daerah melalui UU Cipta Kerja. UU ini bertujuan menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia.

Apalagi saat ini Indonesia akan mengalami bonus demografi usia-usia produktif. Selain itu, UU ini juga untuk mengatasi permasalahan perizinan yang rumit dengan banyak regulasi di pusat dan daerah yang saling tumpang tindih. 

Salah satu bentuk dari upaya dari pemerintah pusat guna mendorong daerah dapat mengembangkan dan meningkatkan investasi di daerah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 43 tahun 2021.

Baca juga: Pertumbuhan Kredit Diprediksi Meningkat di Triwulan II 2021

PP tersebut membahas tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin dan atau hak atas tanah yang menjadi acuan dasar dalam penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detil tata ruang (RDTR). PP ini adalah turunan dari UU Cipta Kerja. 

“PP ini mencoba membongkar hambatan utama dalam berusaha atau berinvestasi di daerah, apa itu? Soal batas wilayah yang jelas. Banyak daerah yang batas wilayahnya belum jelas sehingga tidak memiliki RTRW dan RDTR yang jelas,” ungkap Mendagri Tito.

“Akhirnya, investor mau mengurus izin bingung, harus ke provinsi atau kabupaten/kota mana dan tidak dapat kejelasan juga, apakah wilayah yang ingin dia bangun itu masuk kawasan industrri, tanah adat, pemukiman atau apa. Akhirnya mereka takut untuk berinvestasi,” tambah Mendagri. 



Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
May 3, 2021, 11:15 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.