Pengusaha Wajib Bayar THR 2021, Ini Isi Lengkap Surat Edaran Menaker

Pengusaha Wajib Bayar THR 2021, Ini Isi Lengkap Surat Edaran Menaker

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan keputusan tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Pekerja di Perusahaan.

Surat edaran itu menerangkan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan bagi pekerja atau buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

Baca juga: https://duitologi.com/articles/2020/05/11/tips-mengelola-thr-agar-tidak-habis-tanpa-sisa/

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh.

Pembayaran THR keagamaan sesuai dua aturan tersebut diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Kemudian, THR juga diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Besaran THR

Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga menjelaskan ada beberapa ketentuan mengenai besaran Tunjangan Hari Raya. Pertama, bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.

Kedua, bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan hitungan: (masa kerja/12) x 1 bulan upah.

Baca juga: Sudah Dapat THR, Jangan Lupa Bayar Utang

Ketiga, bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan dihitung sebagai berikut:

1. Pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

2. Pekerja atau buruh yang telah yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama kerja.

“THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan,” isi surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pada 12 April 2021.


Perusahaan Terdampak Pandemi

Surat edaran itu juga menjelaskan, bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR keagamaan tahun ini sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, gubernur dan bupati atau walikota diminta untuk memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan.

“Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau buruh tersebut,” tulis surat edaran itu.

Perusahaan juga diminta agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu kepada pekerja atau buruh, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

Baca juga: Cara Cerdas Mengatur Uang THR

Pimpinan daerah juga diminta untuk memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR keagamaan tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, meminta perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh melaporkan hasil kesepakatan tersebut kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Antisipasi Keluhan

Surat edaran itu juga meminta gubernur dan bupati atau walikota untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

Kemudian meminta untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan prosedur atau protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Selanjutnya, melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
April 13, 2021, 10:55 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.