Larangan Mudik Lebaran Bisa Menjadi Peluang Bisnis Hotel

Larangan Mudik Lebaran Bisa Menjadi Peluang Bisnis Hotel

Sama seperti tahun lalu, pemerintah kembali melarang masyarakat untuk mudik Lebaran mulai 6-17 Mei 2021. Alasan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendukung program vaksinasi dan mencegah penyebaran Covid-19.

Senior Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut bisa menjadi peluang meningkatkan okupansi bisnis perhotelan di Indonesia, terutama di Jakarta.

Baca juga: BI Terbitkan Ketentuan Pelonggaran LTV, FTV, dan Uang Muka

Khusus di Jakarta, Saat ini tingkat hunian hotel masih hampir mendekati normal walaupun belum sepenuhnya sekitar 50 persen, di mana okupansinya masih didominasi oleh sektor pemerintah yang mencapai 80 persen.

Sementara tingkat okupandi dari free independent traveler, bisa menyumbang sebesar 20 persen. “Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa free independent traveler juga ikut meningkat di masa pandemi,” ungkap Ferri dalam Colliers Virtual Media Briefing Q1 2021, Rabu (7/4/2021).

Harga Apartemen


Selain dampak larangan mudik Lebaran tahun ini, Ferry memaparkan tren harga jual apartemen di wilayah DKI Jakarta pada kuartal pertama 2021 cenderung stagnan. Hal itu merupakan dampak dari penurunan perekonomian akibat pandemi Covid-19 yang masih melanda saat ini.

Secara rata-rata, harga jual apartemen kuartal pertama 2021 di Jakarta masih berada di angka RpRp35 juta per meter persegi. Data kuartal pertama 2019, rata-rata harga apartemen sekitar Rp34,1 juta per meter persegi. Sedangkan kuartal pertama 2018, harga apartemen rata-rata Rp32,9 juta per meter persegi.

Pada Maret lalu, Pemerintah memberikan insentif relaksasi pajak di sektor properti terutama bidang perumahan. Insentif relaksasi yang diberikan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun yang ditanggung oleh pemerintah (DTP) selama 6 bulan untuk masa pajak Maret hingga Agustus 2021.

Baca juga: Setahun Pandemi, Pencari Hunian Mulai Melirik Luar Jabodetabek

Mekanisme pemberian insentif menggunakan PPN yang ditanggung pemerintah (DTP) dengan besaran 100 persen dari PPN yang terutang atas penyedahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar.

Namun, tanda-tanda adanya kenaikan dari sisi peminat pembeli apartemen, terutama pada proyek-proyek apartemen yang sudah selesai pembangunannya. “Proyek yang akan serah terima pada kuartal kedua atau ketiga tahun ini, mereka akan mengejar keuntungan dari insentif tersebut,” ungkap Ferry.

Ferry memperkirakan harga jual apartemen akan tetap stagnan dalam jangka waktu pendek karena masih banyak proyek properti apartemen yang belum selesai dan harus bersaing untuk mendapatkan insentif PPN. “Kalau Insentif berakhir, harga (apartemen) pasti akan naik,” jelasnya.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
April 8, 2021, 9:56 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.