LPS: Tidak Ada Bank Gagal pada Tahun 2020

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan, pada 2020 tidak ada bank umum yang gagal dan ditangani oleh LPS. Itu artinya sinergi kebijakan antar- Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang sangat efektif.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lana Soelistianingsih dalam forum pertemuan virtual hybrid, bertajuk Temu Stakeholder Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Jika dibayangkan sebagai rangkaian kegiatan KSSK, BI dan Kemenkeu diibaratkan sebagai front office karena disitu ada sinergi antara fiskal dan moneter, kemudian middle office ada OJK, dan LPS ada di back office. Di bagian belakang ini, LPS melihat bagaimana efektivitas sinergi kebijakan tersebut,” katanya.

LPS sebagai bagian dari KSSK bersama dengan Kemenkeu, BI, dan OJK, telah melaksanakan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang di antaranya, bagaimana mencegah apabila ada bank umum yang gagal dan menimbulkan efek tularan kepada bank lain, dan peran yang utama yaitu dengan terus menjaga kepercayaan nasabah.

Lana menambahkan, jika perekonomian mengalami krisis atau shock, maka perusahaan atau rumah tangga biasanya mengalami kesulitan keuangan dan akan menarik dananya di bank untuk memenuhi kebutuhannya.

“Ketika satu bank mengalami penarikan dana secara besar, maka bank ini bisa menjadi gagal dan bisa menimbulkan efek tularan kepada bank lain, sehingga sistem stabilitas keuangan pun akan terganggu. Namun, apa yang terjadi? Di tahun 2020, tidak ada bank umum yang gagal dan ditangani oleh LPS, artinya sinergi kebijakan antar-KSSK yang sangat efektif,” ucap Lana.

Menurutnya, Program PEN yang dijalankan oleh pemerintah pada saat ini telah dilaksanakan dengan sangat serius dan sangat terukur untuk dapat memastikan roda perekonomian nasional tetap bergerak. Walaupun menurutnya, memang tidak dapat dinilai dalam waktu yang singkat, akan tetapi tanda-tanda perbaikan itu sudah terlihat.

Oleh karena itu, kalangan perbankan seyogyanya tidak perlu ragu untuk memberikan pinjaman kepada debitur. “Artinya dengan program PEN melalui PP Nomor 43 Tahun 2020, pemerintah telah menggelontorkan dana yang diberikan kepada bank mitra dan bank mitra selanjutnya bisa memberikan pinjaman kepada debitur,” ungkapnya.

Sesuai PP tersebut, LPS menjamin seluruh penempatan dana oleh pemerintah kepada bank umum mitra, sehingga semestinya bank tidak perlu ragu lagi untuk memberikan pinjaman kepada debitur. Pemberian kredit adalah salah satu kunci bagi pemulihan ekonomi ke depan.

Sebagai informasi, jumlah rekening yang dijamin LPS saat ini adalah sebesar 99,91 persen dari total rekening atau setara dengan 351.269.722 rekening. “Mandat yang diberikan kepada LPS untuk memberikan penjaminan berjalan baik, artinya masyarakat tetap optimistis tercermin dari dana yang disimpan di bank yang terpantau stabil,” tutup Lana.