BI Terbitkan Ketentuan Pelonggaran LTV, FTV, dan Uang Muka

BI Terbitkan Ketentuan Pelonggaran LTV, FTV, dan Uang Muka

Bank Indonesia (BI) menerbitkan ketentuan pelonggaran Rasio Loan to Value (LTV) Untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value (FTV) untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 23/2/PBI/2021 tentang Perubahan Ketiga atas PBI No. 20/8/PBI/2018 tentang Rasio LTV Untuk Kredit Properti, Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka). Ketentuan ini berlaku efektif 1 Maret 2021.

Kebijakan makroprudensial ini diperlukan untuk mendorong sektor perbankan menjalankan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, antara lain melalui penyaluran kredit properti (KP) atau pembiayaan properti (PP) dan penyaluran kredit kendaraan bermotor (KKB) atau pembiayaan kendaraan bermotor (PKB).

Baca juga: Triwulan IV 2020, Harga Properti Residensial Tumbuh Terbatas

Selain itu, kredit atau pembiayaan perbankan masih dalam proses pemulihan. Di tengah risiko kredit yang relatif masih terjaga, KP atau PP dan KKB atau PKB perlu diakselerasi untuk mendukung pemulihan di sektor terkait yang pada akhirnya akan mendukung kinerja perekonomian nasional.

Penerbitan ketentuan ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Februari 2021 yang memutuskan untuk melonggarkan ketentuan uang muka KKB atau PKB menjadi paling sedikit nol persen untuk semua jenis kendaraaan bermotor baru.

Pelonggaran itu untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Baca juga: Minat Beli Properti Tetap Tinggi di Masa Pandemi

Kemudian, melonggarkan rasio Loan to Value (LTV) atau Financing to Value (FTV) KP atau PP menjadi paling tinggi 100 persen untuk semua jenis properti  seperti rumah tapak, rumah susun, serta ruko atau rukan).

Bagi bank yang memenuhi kriteria Non Performing Loan atau Non Performing Financing  tertentu, dan menghapus ketentuan pencairan bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, berlaku efektif 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Keputusan tersebut merupakan bagian langkah-langkah sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
March 8, 2021, 8:27 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.