IFG Siap Cegah Korupsi di Ekosistem Asuransi dan Penjaminan

IFG Siap Cegah Korupsi di Ekosistem Asuransi dan Penjaminan

BUMN holding asuransi dan penjaminan yang dikenal dengan nama Indonesia Financial Group (IFG) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi melalui Whistle-Blowing System (WBS) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Utama IFG Robertus Billitea mengatakan, sejak awal IFG ini beroperasi untuk selalu berupaya mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan terus mendorong penguatan integritas baik di lingkungan holding maupun anggota holding.

Baca juga: Ini Susunan Komisaris Indonesia Financial Group Terbaru

Hal ini merupakan dasar yang penting mengingat IFG mendapatkan amanah besar di bidang investasi, perasuransian, dan penjaminan. Termasuk di dalamnya adalah kehadiran IFG Life sebagai perusahaan di bidang asuransi jiwa dan kesehatan yang akan menerima migrasi polis Asuransi Jiwasraya yang telah melalui proses restrukturisasi.

”Kami menyambut sangat baik kerja sama dengan KPK ini sehingga sistem terintegrasi yang terbangun menciptakan lingkungan kerja yang semakin positif sehingga berdampak baik bukan hanya kepada kami yang menjalankan roda perusahaan bersama para anggota holding tetapi juga kepada para mitra, nasabah, dan masyarakat pada umumnya,” kata Robertus.

 

Selain menegakkan prinsip tata kelola yang baik, kerjasama dengan KPK melalui WBS ini merupakan komitmen kuat dari IFG untuk mencegah adanya korupsi. Ke depannya, sistem WBS ini juga akan diterapkan di IFG secara terintegrasi dengan anggota holding.

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama WBS dengan KPK itu antara lain meliputi komitmen pengelolaan penanganan pengaduan, penanganan pengaduan melalui aplikasi, koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan, dan pertukaran data dan/atau informasi penanganan pengaduan.

Baca juga: Indonesia Financial Group Perkuat Industri Asuransi dan Penjaminan

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kerja sama dengan KPK melalui integrasi WBS ini berkaitan dengan upaya menciptakan proses bisnis (business process) yang transparan dan baik. ”Insya Allah kami berkomitmen untuk terus melakukan transformasi, transparansi, dan profesionalisme yang ada di Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN,” katanya.

Sebagai bagian dari proses transparansi, Menteri BUMN mengatakan pihaknya tengah membuat sistem agar laporan keuangan di lingkungan BUMN terdata secara transparan dan akan dilaporkan ke Kementerian Keuangan serta bisa diakses secara langsung oleh Presiden sebagai pemimpin negara.

Secara total sebanyak 83 persen perusahaan BUMN telah melakukan penandatanganan kerja sama pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan KPK. Termasuk IFG dan 26 perusahaan lainnya yang melakukan penandatanganan integrasi WBS pada kesempatan yang sama.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
March 4, 2021, 8:47 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.