Ini Jajaran Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan Baru

Ini Jajaran Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan Baru

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik jajaran Direksi dan Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan baru yang baru untuk masa jabatan 2021-2026 di Istana Negara, Jakarta.

Ketetapan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 37/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026 tanggal 19 Februari 2021.

Dengan demikian, kepemimpinan baru dalam organisasi Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tersebut resmi berjalan. Berikut ini susunan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang baru:

Direksi BPJS Kesehatan Periode 2021 - 2026

Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Periode 2021 - 2026

Direktur Utama : Ali Ghufron Mukti

Ketua : Achmad Yurianto

Direktur : Andi Afdal

Anggota : Regina Maria Wiwieng Handayani

Direktur : Arief Witjaksono Juwono Putro

Anggota : Indra Yana

Direktur : David Bangun

Anggota : Siruaya Utamawan

Direktur : Edwin Aristiawan

Anggota : Iftida Yasar

Direktur : Lily Kresnowati

Anggota : Inda Deryanne Hasman

Direktur : Mahlil Ruby

Anggota : Ibnu Nasser Arrohimi

Direktur : Mundiharno

 

 

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan siap untuk meneruskan langkah BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta JKN-KIS. “Tak lupa kami juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi para Direksi BPJS Kesehatan yang telah purna tugas,” katanya usai pelantikan.

Baca juga: BPJS Kesehatan Wacanakan Kelas Standar Mulai 2021

Harus diakui bahwa Program JKN-KIS juga telah menjadi top of mind pembiayaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Pemanfaatan program ini terus meningkat. Itu menunjukkan bahwa Progran JKN-KIS sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Banyak masyarakat Indonesia yang sudah memanfaatkan Program JKN-KIS. Untuk pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), tercatat 49,2 juta kasus di tahun 2016. Angka ini naik menjadi 69,6 juta kasus di tahun 2020. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), tercatat 7,6 juta kasus di tahun 2016 dan menjadi 9,03 juta kasus di tahun 2020.

 "Tentu dalam perjalanannya ke depan akan ada dinamika dan tantangan tersendiri dalam mengelola JKN-KIS. Namun kami optimis, dengan kerja keras bersama, kita dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi, mencapai target-target yang ditetapkan, serta melakukan penyempurnaan di berbagai aspek," ujar Ali Ghufron.

Fokus Perhatian BPJS Kesehatan


Menurut Ali Ghufron, terdapat sejumlah hal yang menjadi fokus perhatian jajaran direksi baru. Pertama, fokus pada upaya meningkatkan kualitas layanan kepada peserta sesuai customer journey, antara lain dengan mengurai antrean di fasilitas kesehatan, mempercepat koordinasi rujukan antarfasilitas kesehatan, mengoptimalkan bridging sistem informasi BPJS Kesehatan dengan layanan fasilitas kesehatan, serta memperkuat upaya edukasi publik mengenai JKN-KIS.

“Di samping itu kami juga akan fokus adanya keterlibatan dari stakeholder dan masyarakat, termasuk pusat, daerah, asosiasi rumah sakit, dinas kesehatan, profesi, perguruan tinggi serta lembaga penelitian, para ahli dan pengamat BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Hal yang juga sangat penting menjadi fokus direksi baru adalah bagaimana berupaya menjaga sustainabilitas keuangan program ini," ungkapnya.

Baca juga: BPJS Kesehatan Integrasikan Data dengan Kementerian Ketenagakerjaan

Ali Ghufron mengungkapkan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN-KIS, pihaknya berencana mengoptimalkan keterlibatan peserta dan berbagai pihak lainnya untuk mendukung JKN-KIS. Dengan demikian, masyarakat yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial kesehatan bisa segera terdaftar menjadi peserta JKN-KIS.

"Untuk membangun ekosistem JKN-KIS yang ideal, BPJS Kesehatan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Ekosistem JKN-KIS yang sehat akan tercapai bila masing-masing pemangku kepentingan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, kami juga akan melakukan optimalisasi kerja sama lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya," tuturnya.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Feb. 24, 2021, 8:38 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.