Lalai Lapor SPT Tahunan Bisa Kena Denda hingga Sanksi Pidana

Lalai Lapor SPT Tahunan Bisa Kena Denda hingga Sanksi Pidana

Maret mendatang menjadi bulan pajak bagi para wajib pajak. Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan. Sesuai dengan prinsip self assessment, Direktorat Jenderal Pajak menegaskan wajib pajak (WP) yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan.

Pelaporan SPT Tahunan sebenarnya sudah dibuka sejak Januari 2021. Direktorat Jenderal Pajak memberikan batas akhir pelaporan SPT pajak orang pribadi pada 31 Maret 2021, sedangkan wajib pajak badan berakhir pada April 2021.

Pertanyaannya, bagaimana kalau wajib pajak secara sengaja atau lalai dalam melaporkan pajaknya? Tentu ada sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang secara sengaja atau lalai tidak melaporkan pajaknya. Berikut sanksi yang bisa dikenakan wajib pajak seperti dikutip dari laman pajak.go.id.

Baca juga: Mengenal 3 Jenis Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Sanksi Denda

Aturan sanksi tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) stdtd (sebagaimana telah diubah terakhir dengan) UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

Undang-Undang tersebut menyatakan, SPT Tahunan mempunyai jangka waktu penyampaian. Untuk SPT Tahunan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan WP Badan paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Mengenai sanksi diatur pada Pasal 7. “Apabila SPT tidak disampaikan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi sebesar seratus ribu untuk SPT Tahunan WP OP, satu juta untuk SPT Tahunan WP Badan,” bunyi Pasal 7.


Sanksi Pidana

Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, wajib pajak sebaiknya memahami bahwa sanksi pidana dapat dikenakan bila terdapat ketentuan yang dilanggar sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 13 A mengatur bahwa dalam hal WP terbukti alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana dengan beberapa syarat.

Baca juga: Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak hingga Juni 2021

Adapun syarat-syarat tersebut antara lain:

a. Kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP.

b. Wajib Pajak tersebut memenuhi kewajibannya melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Sanksi pidana sendiri diatur dalam Pasal 39. Dalam pasal tersebut di antaranya diatur di bahwa setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana.

Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Sedangkan dendanya paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Feb. 15, 2021, 8:44 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.