Surat Perjanjian tanpa Materai, Sah atau Tidak?

Surat Perjanjian tanpa Materai, Sah atau Tidak?

Anda pasti sering membubuhkan materai dan tandatangan dalam sebuah dokumen perjanjian. Namun, apakah Anda tahu fungsi materai tersebut dalam sebuah perjanjian? Hal pertama yang harus dipahami adalah fungsi materai dalam sebuah surat perjanjian.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (UU Bea Materai), fungsi materai adalah sebagai pajak atas dokumen untuk jenis dokumen tertentu yang dikenakan bea materai. Dengan pembubuhan materai dalam dokumen dapat diartikan sebagai objek pemasukan bagi kas negara.

Lantas apa fungsi materai sebenarnya? Berikut ini beberapa fungsi materai dalam sebuah surat perjanjian yang perlu Anda ketahui.

Pajak atas Suatu Dokumen

Pada Pasal 1 ayat 1 UU Bea Materai, fungsi utama dari materai sebagai pemungutan pajak atas suatu dokumen yang menurut UU Bea Materai menjadi objek Bea Materai. Ini menjadi salah satu cara pemerintah mengumpulkan dana dari masyarakat, di mana tarif bea materai sesuai dengan jenis dokumen yang dikenai bea materai.

Baca juga: Bea Materai Rp10.000 Berlaku, Bagaimana Materai Rp6.000 dan Rp3.000?

Saat ini, mulai Januari 2021, Pemerintah memberlakukan tarif bea materai yang baru, yakni Rp10.000. Tarif Bea materai yang baru ini secara otomatis akan menggantikan fungsi materai yang ada sebelumnya, yakni materai Rp6.000 dan Rp.3.000. Namun tahun ini menjadi masa transisi penggunaan bea materai Rp6.000 dan Rp3.000.

Bukan Penentu Sahnya Suatu Perjanjian

Dikutip Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat ini terdiri atas kata sepakat, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, atau adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal. Apabila suatu perjanjian telah menggunakan materai tetapi tidak memenuhi empat syarat tersebut, perjanjian tersebut tidak sah di mata hukum.

Oleh karena itu, sebelum membuat surat perjanjian, pastikan terlebih dahulu perjanjian telah memenuhi syarat. Pasalnya, penentuan sahnya suatu perjanjian tidak ditentukan dari ada atau tidaknya materai, tetapi sudah ditentukan dalam KUHPerdata.

Baca juga: Berapa Uang Pesangon PHK Sesuai UU Cipta Kerja?

Alat Bukti di Pengadilan

Dalam penyelesaian permasalahan di pengadilan, tentu alat bukti akan sangat dibutuhkan. Apabila suatu perjanjian atau dokumen tidak dibubuhkan materai, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini dinamakan dengan istilah pemateraian dimana pemateraian dilakukan atas dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Apabila dikemudian hari dijadikan sebagai alat bukti pengadilan, maka surat perjanjian tersebut harus dilunasi terlebih dahulu bea materai yang terutang. Namun, tidak semua dokumen-dokumen perjanjian dikenai bea materai. Dokumen yang dikenakan bea materai dibatasi pada dokumen-dokumen yang disebut dalam Undang-Undang saja.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Jan. 6, 2021, 8:08 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.