Bank Indonesia Pangkas BI7DRR 25 bps Menjadi 3,75 Persen

Bank Indonesia Pangkas BI7DRR 25 bps Menjadi 3,75 Persen

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 November 2020 memutuskan untuk menurunkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 3,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 3,00 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 4,50 persen. 

Keputusan ini mempertimbangkan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk mendukung penyediaan likuiditas, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN Tahun 2020. 

Jika diperhatikan, sepanjang 2020 Bank Indonesia sudah beberapa kali menurunkan tingkat suku bunga acuannya. Dihitung sejak Januari hingga November 2020, Bank Indonesia sudah memangkas BI 7-Day Reverse Repo Rate sebanyak 125 bps. 

Baca juga: Sri Mulyani: Kuartal III 2020, Perekonomian Indonesia Minus 3,49 Persen

Di samping keputusan menurunkan BI7DRR, Bank Indonesia juga mengambil langkah lainnya. Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar.

2. Memperkuat strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif.

3. Mempercepat pengembangan pasar valas domestik melalui penguatan pasar Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pendalaman pasar keuangan sebagai implementasi Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025.

4. Melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan rasio Countercyclical Buffer (CCB) sebesar nol persen, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94 persen dengan parameter disinsentif sebesar nol persen, rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6 persen dengan fleksibilitas repo sebesar 6 persen, dan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. 

5. Memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan inklusif, khususnya kepada UMKM. 

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III 2020 Membaik

6. Memperkuat digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi melalui berbagai inisiatif transformasi digital, seperti (a) perluasan akses UMKM dan masyarakat kepada layanan ekonomi dan keuangan digital dengan dukungan kolaborasi antara bank dan fintech di seluruh Indonesia dan (b) perluasan akseptasi digital secara spasial dengan memperkuat sinergi kebijakan elektronifikasi keuangan dengan seluruh Pemerintah Daerah dan melanjutkan perluasan akseptasi pembayaran digital melalui kampanye Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di seluruh wilayah Indonesia.

7. Mendukung pemulihan ekonomi melalui kebijakan sistem pembayaran:

(a) perpanjangan masa berlaku kebijakan penurunan biaya layanan SKNBI dan penurunan batas minimum pembayaran serta nilai denda keterlambatan pembayaran kartu kredit dan (b) penurunan biaya layanan Sistem BI-RTGS.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu untuk menentukan langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan dalam mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Nov. 23, 2020, 8:31 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.