Pegadaian dan DJP Lanjutkan Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan

Pegadaian dan DJP Lanjutkan Kerja Sama Integrasi Data Perpajakan

Setelah melakukan penandatangan nota kesepahaman (MOU) tentang integrasi data perpajakan tahap I mulai 29 April 2020, PT Pegadaian (Persero) bersama Direktorat Jendral Pajak (DJP) kembali melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) tentang integrasi Tahap II (18/11/2020).

Pada kerja sama tahap pertama meliputi implementasi pelaksanaan e-faktur dan e-bupot. E-faktur adalah faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem yang berbasis elektronik, sedangkan e-bupot (bukti potong elektronik) adalah bukti pemotongan yang dibuat secara digital.

Dalam penandatangan nota kesepahaman tahap kedua kali ini mencakup aktivitas verifikasi atau pemetaan Chart of Account (COA), yaitu melakukan sinkronisasi ketentuan perpajakan, jenis pajak yang dipungut, serta akun atau mata anggaran yang berlaku di Pegadaian. 

Baca juga: Pegadaian Terapkan Sistem Pemindai Wajah e-KYC Dukcapil

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto mendukung secara penuh program integrasi data perpajakan tersebut. Hal ini sejalan dengan program transformasi digital yang dijalankan oleh Pegadaian dan amanat Kementerian BUMN yang meminta seluruh BUMN untuk melakukan integrasi data perpajakan.

“Program integrasi data perpajakan ini sangat bermanfaat dalam memudahkan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, serta meningkatkan akurasi data perpajakan perusahaan. Hal ini tentu membantu kami sebagai wajib pajak dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Kuswiyoto.


Lebih lanjut, transparansi perpajakan memiliki manfaat untuk menurunkan beban kepatuhan dan risiko pemeriksaan atau sengketa di kemudian hari yang seringkali mengalihkan sumber daya perusahaan dari aktivitas produktif.

Sementara itu, Direktur Jendral Pajak Suryo Utomo mengapresiasi Pegadaian yang telah berhasil melakukan integrasi data perpajakan sejak April 2019. Integrasi data perpajakan yang dilakukan sangat membantu dalam efisiensi dan mengurangi cost of compliance dengan meminimalisasi kesalahan administrasi perpajakan.

“Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pegadaian. Kami berharap kolaborasi antara DJP dan Pegadaian dapat memberikan manfaat dan kemudahan dalam proses kerja yang lebih efektif dan efisien,” kata Suryo Utomo.

Baca juga: Apa Beda Pergadaian, Usaha Gadai dan Pegadaian?

DJP berharap kerja sama dengan Pegadaian dan sejumlah perusahaan BUMN dapat menjadi contoh bagi para korporasi besar lainnya supaya bisa segera mengikuti langkah transparansi perpajakan sehingga administrasi pajak korporasi menjadi jauh lebih sederhana dan efisien sekaligus menurunkan risiko sengketa perpajakan.

Hingga kini, kontribusi pajak yang diberikan oleh Pegadaian terus mengalami peningkatan. Hal tersebut terbukti pada tahun 2018, Pegadaian menyetorkan pajak sebesar Rp1,44 triliun, lalu kemudian meningkat menjadi Rp1,72 triliun di tahun 2019.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Nov. 19, 2020, 10:12 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.