Perlindungan Konsumen di Era Digital Semakin Penting

Perlindungan Konsumen di Era Digital Semakin Penting

Dalam beberapa tahun terakhir setelah era electric beralih ke era digital. Banyak sekali perubahan drastis terjadi. Selain memberikan manfaat, era digital juga memiliki peluang disalahgunakan oleh berbagai pihak. 

Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu langkah terobosan agar seluruh pengguna jasa keuangan digital merasa bermanfaat, aman, dan nyaman dalam melakukan aktivitas jasa atau layanannya. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi Tirta Segara.

Titra mendorong literasi keuangan dan mengedukasi dilakukan secara spesifik setiap lapisan masyarakat. Digitalisasi terjadi di seluruh aspek baik transportasi, traveling, dunia hiburan, perbelanjaan dan tentunya di bidang keuangan. 

Baca juga: Agar Aman, Nasabah Fintech Butuh Perlindungan Data Pribadi

“Kita harus melindungi kedua sisi, yaitu konsumen serta lembaganya, sehingga akhirnya akan diperoleh peningkatan tingkat kepercayaan bagi semua stakeholders jasa keuangan tersebut. Oleh sebab itu, program perlindungan konsumen di era digital menjadi semakin penting dan krusial,” kata Tirta dalam webinar mengenai literasi keuangan dan perlindungan konsumen di era digital (17/11/2020).

Setiap jasa keuangan harus diawasi dengan dua fokus, yaitu pertama prudential yang mencakup seperti kesehatan individu Lembaga Jasa Keuangan (LJK), profil risiko, rasio keuangan dan manajemen atau operasional. 

Baca juga: Perlu UU Fintech untuk Mengatur Bisnis Pinjaman Online

Kedua, fokus market conduct, yaitu mengawasi perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam berhubungan dengan konsumen. OJK tidak bisa melakukan sendiri tanpa kolaborasi dan sinergi dengan lembaga-lembaga lainnya.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan di 2013 tingkat literasi keuangan Indonesia masih berada di angka 21,8 persen dan hasil indeks inklusi keuangan mencapai 59,7 persen. 


Tingkat literasi dan inklusi keuangan meningkat pada 2019 dengan tingkat indeks literasi keuangan Indonesia di angka 38 persen dan indeks inklusi keuangan berada di angka 76,2 persen. Angka indeks inklusi Indonesia ini masih berada di bawah negara ASEAN seperti Singapura 98 persen, Malaysia 85 persen, dan Thailand 82 persen.

Adapun tingkat indeks literasi keuangan tercatat baru 38 persen. Artinya, banyak masyarakat Indonesia ikut ke dalam sistem keuangan, tetapi belum paham tentang transaksi dan masalah keuangan tersebut. Oleh sebab itu, meskipun angka indeks literasi mengalami kenaikan, banyak sekali kejadian-kejadian yang disebabkan oleh kurangnya literasi dari segi keuangan. Inilah menjadi tantangan bersama.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan menjelaskan, literasi dan inklusi keuangan di industri pembiayaan mengalami peningkatan di mana perkembangan literasi tahun 2016 berada di angka 13 persen dan tahun 2019 di angka 15,17 persen, meningkat sebesar 16,7 persen. 

Baca juga: Masyarakat Perlu Edukasi Agar Menjadi Konsumen Cerdas

Sementara perkembangan inklusi tahun 2016 berada di angka 11,8 persen dan tahun 2019 berada di angka 14,56 persen, meningkat sebesar 23,3 persen. Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh setiap industri yaitu menerapkan penyelenggaraan kegiatan literasi dan inklusi keuangan setiap tahunnya. 

Honorary Founding Chairman Indonesia Marketing Association (IMA) Hermawan Kartajaya menerangkan, perlindungan konsumen dan literasi merupakan suatu peluang bisnis. Satu hal yang penting adalah manusia tidak dapat didigitalisasi atau tidak akan bisa digantikan oleh mesin. 

“Yang bisa diganti itu hanya fungsi-fungsi tertentu. Manusia harus naik lagi fungsinya ketika fungsi yang lama diganti dengan fungsi yang baru. Oleh karena itu, untuk mencapai titik harmoni, diperlukan keseimbangan digital antara manusia dan teknologi,” terangnya. 

Baca juga: Tantangan Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia

Sementara itu, Kepala Departemen Digital Initiatives Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Yurivanno Gani, mengungkapkan, AAJI berkomitmen untuk mendukung perkembangan transformasi digital di sektor asuransi jiwa dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen. 

Di era pandemi Covid-19 ini, AAJI dibuktikan dengan pembayaran total klaim dan manfaat yang mencapai Rp64,52 triliun sepanjang semester I 2020. Sesuai dengan arahan protokol kesehatan, proses klaim juga dapat dilakukan dengan proses digital.


Ichwan Hasanudin
ichwan.hasanudin
Nov. 18, 2020, 11:12 a.m.

Comments

Please log in to leave a comment.